Tidak, Partai Demokrat Tidak Sedang Mengubah Sikapnya terhadap Israel

Oleh: Ahmad Ibsais (Pengacara Keturunan Palestina-Amerika) Kemenangan terbaru para kandidat progresif yang vokal mengkritik Israel dalam pemilihan primer Partai Demokrat telah memicu banyak optimisme. Abdul El-Sayed berhasil memenangi pencalonan Demokrat untuk kursi Senat di Michigan setelah AIPAC dan para sekutunya menggelontorkan lebih dari 54 juta dolar AS untuk melawannya dalam pemilihan primer Senat Demokrat termahal dalam sejarah AS. Di New Jersey, seorang dokter bedah bernama Adam Hamawy, yang sebagai relawan medis menolak meninggalkan Gaza hingga anggota terakhir timnya dievakuasi, memenangi pemilihan primer yang diikuti 12 orang dalam perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa tahun lalu, terobosan semacam itu akan tampak mustahil. Bagi banyak pihak di kelompok sayap kiri, kini terlihat seolah-olah kerja keras mereka di tingkat akar rumput mulai membuahkan hasil. Namun demikian, semua pembicaraan mengenai "pergeseran sikap terhadap Israel" di dalam Partai Demokrat masih terlalu dini. Elite Partai Demokrat tetap berada kokoh di kubu Israel, meskipun mereka menunjukkan nada bicara yang lebih kritis menjelang pemilu sela (midterm elections). Kita tidak boleh mengira pameran empati musim pemilu sebagai sebuah kebangkitan kesadaran hak asasi manusia atas Palestina. Kini kita telah mencapai titik di mana pergeseran sikap terhadap Israel tidak lagi dapat diabaikan. Jajak pendapat pada bulan Mei oleh New York Times/Siena menunjukkan bahwa hampir tiga perempat pemilih Demokrat tidak menyetujui bantuan untuk Israel. Survei lain oleh Quinnipiac University menunjukkan bahwa 66 persen pemilih Demokrat menganggap AS terlalu mendukung Israel. Jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan April oleh Pew Research menemukan bahwa 80 persen pemilih Demokrat memandang Israel secara tidak simpatik—naik dari 53 persen pada tahun 2022. Angka-angka ini menyadarkan kepemimpinan Partai Demokrat bahwa dukungan terbuka bagi para pelaku genosida menjadi terlalu mahal secara politik. Para pemilih Demokrat, yang menyaksikan genosida yang disiarkan secara langsung, jelas tidak lagi melihat Palestina sebagai isu sekunder dalam pilihan politik dan moral mereka. Kesadaran ini akhirnya muncul setelah para pemimpin Demokrat menghabiskan tahun 2024 untuk menyerang para mahasiswa yang memprotes genosida di kampus-kampus di seluruh negeri. Anggota Kongres dari Partai Demokrat yang terkemuka sebut kemah protes di Columbia University sebagai perkumpulan "aktivis anti-Israel dan anti-Yahudi" serta "sarang" serangan antisemit, lalu menuntut agar pihak universitas membubarkannya. Banyak di antara mereka yang memuji tindakan keras dan brutal terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut. Hari ini, beberapa dari pemimpin yang sama justru menunjukkan nada bicara yang berusaha merangkul. Mantan calon presiden Kamala Harris, yang kalah sebagian karena dukungan dan pendanaan pemerintahan Biden untuk genosida di Palestina, kini menyesal tidak menekan presiden agar lebih tegas kepada pemerintah Israel. Mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kini mengakui bahwa Israel "tanpa keraguan" telah melakukan kejahatan perang. Namun, tidak banyak yang dapat kita lihat di luar retorika dan strategi pemilu. Beberapa pihak menunjuk pada pemungutan suara tanggal 15 Juli di DPR untuk mencabut bantuan militer sebesar 3,3 miliar dolar AS per tahun bagi Israel sebagai bukti nyata pecahnya konsensus dua partai mengenai Israel. Hampir separuh anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung langkah tersebut, termasuk mantan ketua mayoritas DPR Nancy Pelosi. Namun, masih cukup banyak Perwakilan Demokrat yang memilih bersama mayoritas Partai Republik untuk menolaknya. Pemungutan suara tersebut berguna secara politik justru karena sifatnya yang tidak berdaya. Sebanyak 103 suara Demokrat yang mendukung pemotongan bantuan kepada Israel memberi partai tersebut bahan untuk berkampanye, sambil memastikan Israel tetap memiliki senjata yang dibutuhkannya untuk melanjutkan kekejamannya. Ini adalah strategi yang kemungkinan akan diulangi oleh partai tersebut pada Kongres berikutnya untuk mengamankan kepentingan Israel sembari berpura-pura mengakui tuntutan para pemilih. Selain itu, elite Partai Demokrat menunjukkan sedikit minat untuk memutus ketergantungan mereka pada AIPAC. Pada bulan April, Komite Nasional Demokrat (DNC) bahkan menolak resolusi simbolis yang mengecam campur tangan kelompok lobi tersebut dalam pemilihan primer Demokrat. Sementara itu, AIPAC merespons citranya yang kian toksik dengan belajar cara untuk "menghilangkan diri". Komite aksi politik super (super PAC) miliknya telah mengalirkan jutaan dolar melalui organisasi lain yang pendanaannya baru diungkapkan setelah para pemilih memberikan suara mereka. AIPAC juga mengarahkan para donor melalui portal khusus kandidat yang meninggalkan nama-nama individu, bukan AIPAC, dalam catatan kampanye publik. Setelah menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS untuk kontestasi pemilu sela ini, AIPAC akan terus memengaruhi politik Kongres dari Partai Demokrat untuk memastikannya tetap berpihak pada pemerintah Israel. Kekalahannya di sejumlah pemilihan primer Demokrat memang signifikan, tetapi kita harus mengingat batasan dari hal tersebut. Kita harus menyadari bahwa para pejabat progresif yang terpilih, meskipun kritis terhadap Israel, tidak siap untuk bertindak sepenuhnya dalam mengakui hak-hak rakyat Palestina. Perwakilan Ro Khanna, misalnya, telah menyerukan pemotongan bantuan kepada Israel dan penghentian pendanaan untuk Iron Dome. Ia bahkan melakukan kunjungan ke Tepi Barat yang diduduki di mana ia menyaksikan secara langsung kekerasan pemukim. Meskipun demikian, saat berdiri di hadapan Komite Nasional Demokrat awal bulan ini dan menyerukan nol bantuan untuk Israel, ia memulainya dengan penolakan tanggung jawab (disclaimer) bahwa serangan Hamas harus dikecam secara mutlak. Ia masih menolak untuk mengatakan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk membela diri. Brad Lander, yang memenangi pemilihan primer New York untuk kursi DPR pada bulan Juni dan didukung oleh Wali Kota New York City Zohran Mamdani, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Namun, kritiknya hanya sebatas itu. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang "Zionis liberal" dan telah menyatakan secara jelas bahwa ia tidak mendukung gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions). Tokoh-tokoh progresif terkemuka seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez, yang telah berada di Kongres, juga menunjukkan bahwa mereka hanya dapat memberikan solidaritas parsial kepada rakyat Palestina. Solidaritas semacam itu tidak mengakui status dan hak-hak mereka sebagai rakyat yang dijajah. Dari pihak Palestina, banyak yang akan mengatakan bahwa kami telah mengubur terlalu banyak orang untuk sekadar berterima kasih atas remah-remah solidaritas yang dilemparkan oleh para politisi yang memanfaatkan perjuangan kami demi memenangi kontestasi pemilu mereka. Hal itu memang benar. Namun, mencapai pergeseran sejati di dalam Partai Demokrat dapat melangkah jauh dalam membantu kami dalam mengejar kemerdekaan. Itulah mengapa kita harus mendukung setiap kandidat progresif yang bersedia mengonfrontasi AIPAC dan Israel pada bulan November mendatang. Setiap kursi yang dimenangi menempatkan satu lagi potensi suara untuk hak asasi manusia Palestina di dalam Kongres yang telah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menolaknya. Gerakan membangun kekuatan dengan mengubah setiap pemilu menjadi posisi tawar untuk perjuangan berikutnya dan melanjutkan tekanan pada pejabat terpilih bahkan setelah mereka menjabat. Kita harus menolak setiap upaya Partai Demokrat untuk sekadar memberikan janji manis pada perjuangan kita, serta terus mendesak tindakan nyata terhadap Israel.[] Sumber: aljazeera.com

SHARE:

Artikel Terkait

Ketika Bendera Amerika Tak Berdaya di Tepi Barat

Lindungi Netanyahu, AS Jatuhkan Sanksi kepada Petinggi ICC

Mengakhiri ‘Perang Hormuz’

Hamas Siap Ikuti Pemilu Legislatif Palestina November Mendatang

Masih Perlukah Pangkalan Militer AS di Timur Tengah?

Selat Hormuz dan Jalan Buntu Perang