Tidak, Partai Demokrat Tidak Sedang Mengubah Sikapnya terhadap Israel
Beberapa pihak menunjuk pada pemungutan suara tanggal 15 Juli di DPR untuk mencabut bantuan militer sebesar 3,3 miliar dolar AS per tahun bagi Israel sebagai bukti nyata pecahnya konsensus dua partai mengenai Israel. Hampir separuh anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung langkah tersebut, termasuk mantan ketua mayoritas DPR Nancy Pelosi.
Namun, masih cukup banyak Perwakilan Demokrat yang memilih bersama mayoritas Partai Republik untuk menolaknya. Pemungutan suara tersebut berguna secara politik justru karena sifatnya yang tidak berdaya.
Sebanyak 103 suara Demokrat yang mendukung pemotongan bantuan kepada Israel memberi partai tersebut bahan untuk berkampanye, sambil memastikan Israel tetap memiliki senjata yang dibutuhkannya untuk melanjutkan kekejamannya.
Ini adalah strategi yang kemungkinan akan diulangi oleh partai tersebut pada Kongres berikutnya untuk mengamankan kepentingan Israel sembari berpura-pura mengakui tuntutan para pemilih.
Selain itu, elite Partai Demokrat menunjukkan sedikit minat untuk memutus ketergantungan mereka pada AIPAC. Pada bulan April, Komite Nasional Demokrat (DNC) bahkan menolak resolusi simbolis yang mengecam campur tangan kelompok lobi tersebut dalam pemilihan primer Demokrat.
Sementara itu, AIPAC merespons citranya yang kian toksik dengan belajar cara untuk “menghilangkan diri”. Komite aksi politik super (super PAC) miliknya telah mengalirkan jutaan dolar melalui organisasi lain yang pendanaannya baru diungkapkan setelah para pemilih memberikan suara mereka.
AIPAC juga mengarahkan para donor melalui portal khusus kandidat yang meninggalkan nama-nama individu, bukan AIPAC, dalam catatan kampanye publik.
Setelah menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS untuk kontestasi pemilu sela ini, AIPAC akan terus memengaruhi politik Kongres dari Partai Demokrat untuk memastikannya tetap berpihak pada pemerintah Israel.
Kekalahannya di sejumlah pemilihan primer Demokrat memang signifikan, tetapi kita harus mengingat batasan dari hal tersebut. Kita harus menyadari bahwa para pejabat progresif yang terpilih, meskipun kritis terhadap Israel, tidak siap untuk bertindak sepenuhnya dalam mengakui hak-hak rakyat Palestina.
Perwakilan Ro Khanna, misalnya, telah menyerukan pemotongan bantuan kepada Israel dan penghentian pendanaan untuk Iron Dome. Ia bahkan melakukan kunjungan ke Tepi Barat yang diduduki di mana ia menyaksikan secara langsung kekerasan pemukim.
Meskipun demikian, saat berdiri di hadapan Komite Nasional Demokrat awal bulan ini dan menyerukan nol bantuan untuk Israel, ia memulainya dengan penolakan tanggung jawab (disclaimer) bahwa serangan Hamas harus dikecam secara mutlak. Ia masih menolak untuk mengatakan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk membela diri.
Brad Lander, yang memenangi pemilihan primer New York untuk kursi DPR pada bulan Juni dan didukung oleh Wali Kota New York City Zohran Mamdani, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Namun, kritiknya hanya sebatas itu.
Ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang “Zionis liberal” dan telah menyatakan secara jelas bahwa ia tidak mendukung gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions).
Tokoh-tokoh progresif terkemuka seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez, yang telah berada di Kongres, juga menunjukkan bahwa mereka hanya dapat memberikan solidaritas parsial kepada rakyat Palestina. Solidaritas semacam itu tidak mengakui status dan hak-hak mereka sebagai rakyat yang dijajah.
