HAJI UMRAH

Transformasi Haji 2026 Dipuji, Kemenhaj Fokus Benahi Kelemahan Krusial di Mina

Sorotan Tajam terhadap Mina dan Layanan Kesehatan

Menhaj Gus Irfan usai pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Lapangan Makodau, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (4/07/2026).

Meskipun banjir pujian, baik Kemenhaj maupun Komisi VIII DPR RI sepakat terdapat sejumlah titik lemah yang harus segera dibenahi, terutama pelayanan di Arab Saudi.

Menhaj Irfan secara spesifik menyoroti pelayanan di Mina yang masih menjadi titik kelemahan utama operasional tahun ini.

“Kita tahu Mina menjadi salah satu titik kelemahan kita dalam pelayanan kemarin. Apapun yang bisa kita lakukan untuk perbaikan Mina tentu harus kita rumuskan pada Rakernas evaluasi ini,” tegas Menhaj.

Menhaj meminta peserta Rakernas merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan di kawasan Mina.

Menhaj juga mengarahkan evaluasi serius pada layanan kesehatan jamaah. Angka kematian jamaah tahun ini berhasil ditekan 25 persen dibandingkan sebelumnya, namun jumlahnya dinilai masih tinggi.

“Angka kematian 350 (orang) sekian masih besar. Karena itu, salah satu PR (Pekerjaan Rumah) nanti adalah terkait dengan istitha’ah kesehatan,” imbuh Menhaj.

Terkait istitha’ah kesehatan, Marwan Dasopang memberikan masukan taktis dengan meminta kementerian mulai mencicil pengurusan kesehatan jamaah satu tahun sebelum keberangkatan.

Langkah ini krusial agar tidak ada jamaah yang merasa dianaktirikan atau gagal berangkat secara mendadak akibat masalah kesehatan di menit-menit akhir.

“Ketika mau berangkat periksa kesehatan, dia gagal. Tapi kalau kita sudah rawat, urus satu tahun (kemudian) dia gagal, berarti itulah takdirnya,” terang Marwan.

Tantangan Kenaikan Biaya Haji Masa Depan

Isu lain yang mengemuka dalam evaluasi ini adalah potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Marwan menyoroti kenaikan harga barang dan kebijakan pajak di Arab Saudi yang berpotensi membebani ongkos haji.

“Komisi VIII bersama Kementerian Haji dan Umrah akan mengkaji berbagai hal. Kalau hitung-hitungan angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” tuturnya.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mengkaji berbagai komponen agar ongkos haji tetap terjangkau.

Dua komponen yang dinilai masih dapat dievaluasi untuk menekan biaya adalah penerbangan dan akomodasi.

“Apabila masih bisa dipertahankan, mestinya kita mendapatkan penghargaan dari masyarakat Indonesia. Karena itu, mari kita rumuskan mana saja yang bisa diturunkan,” janji Marwan.

Rakernas evaluasi ini diikuti seluruh pejabat Kemenhaj pusat dan daerah hingga beberapa hari ke depan.

Selain agenda evaluasi, Kemenhaj juga berencana menggelar retret bagi jajarannya. Retret tersebut bertujuan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi fisik, mental, maupun kekompakan personel, dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.[]

red: shodiq ramadhan

Laman sebelumnya 1 2
Back to top button