Ketika Kursi Lebih Tinggi dari Nalar

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*

Tak ada yang lebih cepat mengubah watak politisi selain kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dari jarak tertentu, mereka mulai percaya bahwa suara sendiri lebih nyaring daripada akal sehat publik.

Kemarahan di Tengah Forum Kebijakan

Fenomena itu kembali menyeruak ketika politisi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, kehilangan kesabaran dalam sebuah forum resmi: Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Pertemuan itu dilaksanakan pada pertengahan November 2025, namun video pernyataan Cucun mulai beredar luas sejak Ahad, 16 November 2025.

Semua berawal dari pertanyaan paling wajar dalam dunia kebijakan sosial: jika pemerintah membutuhkan tenaga ahli gizi, mengapa merekrut tenaga yang bukan berlatar belakang gizi?

Alih-alih dijawab dengan argumentasi regulasi atau penjelasan teknis, pertanyaan itu justru disambut amarah.

“Saya gak suka anak-anak muda arogan seperti ini!” ujarnya, dengan nada yang lebih cocok untuk memarahi murid nakal ketimbang peserta diskusi kebijakan publik. Lalu ia menambahkan kalimat yang segera memicu gelombang kritik: “Pembuat kebijakan itu saya.”

Dalam cuplikan video yang beredar luas, Cucun bahkan melanjutkan dengan ancaman legislatif: “Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi. Selesai kalian.”

Persagi—Persatuan Ahli Gizi Indonesia—adalah organisasi profesi yang keberadaannya diatur dalam berbagai regulasi kesehatan. Penyebutan profesi ahli gizi dalam program pemerintah pun tercantum di peraturan presiden dan peraturan menteri. Dengan kata lain, bukan sesuatu yang dapat dihapus semudah membalik telapak tangan seorang anggota DPR.

Gejala Mentalitas Kekuasaan

Kemarahan Cucun menyingkap sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan diksi. Ia menunjukkan satu pola lama: sebagian politisi merasa lebih berhak menafsirkan realitas ketimbang mereka yang hidup bekerja dalam realitas itu—para profesional. Insiden itu meletup di tengah persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang sangat teknis dan mengandalkan keahlian gizi, standar pangan, dan rantai pasok. Bukannya memberi ruang pada tenaga profesional, sebagian elite lebih sibuk mempertahankan dominasi wacana, seakan-akan program makan siang gratis adalah perkara ego, bukan gizi anak bangsa.

Yang tampak dari reaksi Cucun bukan sekadar sentimen pribadi, melainkan gejala mentalitas kekuasaan: kritik dianggap ancaman, bukan kewajiban demokrasi. Sikap seperti itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kultur partai dan lingkungan politik yang terlalu akrab dengan fasilitas kekuasaan.

PKB, tempat Cucun bernaung, bukan tanpa beban sejarah. Dalam dua dekade terakhir, sejumlah kadernya menjadi sorotan publik bukan karena prestasi, melainkan perkara korupsi.

Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah KONI. Musa Zainuddin, anggota DPR dari Fraksi PKB, diganjar 9 tahun penjara karena suap proyek jalan. Reyna Usman, tokoh yang disebut dekat dengan lingkar PKB, ditahan KPK dalam kasus sistem proteksi TKI yang merugikan negara.

Abdul Wahid, Gubernur Riau berafiliasi PKB, baru-baru ini dicokok KPK dalam OTT terkait dugaan pemerasan proyek infrastruktur. Ini bukan daftar pendek, dan bukan pula catatan yang membuat publik menaruh kepercayaan lebih kepada partai.