Dunia yang Lelah: Saat Kepemimpinan Kehilangan Nurani

Oleh: Tia Damayanti, M.Pd.*

Dunia hari ini tampak lelah oleh pola kepemimpinan global yang kehilangan nurani. Krisis kemanusiaan, konflik geopolitik, dan bencana ekologis silih berganti hadir tanpa jeda. Dari Gaza hingga Ukraina, dari Sudan hingga Amerika Latin, penderitaan manusia seolah menjadi harga yang harus dibayar demi stabilitas dan kepentingan global.

Pertanyaan mendasar muncul: Mengapa tatanan dunia modern gagal menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi manusia?

Sejumlah laporan media internasional menunjukkan bahwa dominasi Amerika Serikat dalam kepemimpinan global tidak lepas dari ideologi kapitalisme yang menopangnya. Dukungan politik dan militer AS terhadap Israel di Gaza, misalnya, terus menuai kritik dunia internasional karena memperparah krisis kemanusiaan dan menghambat upaya perdamaian (BBC News, Oktober 2024; Al Jazeera, November 2024).

Laporan UNRWA Situation Report #204 mencatat kondisi Gaza periode 7–13 Januari 2026, dengan jutaan warga sipil mengalami kekurangan pangan, air, dan akses layanan dasar (unrwa.org). Fakta ini memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan tetap genting meskipun ada gencatan senjata dan upaya rekonstruksi. (The Guardian, 15–16 Januari 2026; theguardian.com)

Di sisi lain, krisis ekologis global juga menunjukkan pola serupa. Bencana iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan terjadi secara sistematis. Pola produksi dan konsumsi kapitalistik, yang menempatkan pertumbuhan dan keuntungan sebagai tujuan utama, mendorong alam direduksi menjadi komoditas, bukan sistem kehidupan yang harus dijaga. Dalam perspektif Islam, cara pandang semacam ini bertentangan dengan mandat manusia sebagai khalifah fil ardh (QS Al-Baqarah [2]: 30), yakni penjaga dan pengelola bumi, bukan perusaknya.

Arogansi kekuasaan tampak nyata melalui intervensi politik dan militer negara adidaya. Ancaman, sanksi sepihak, dan campur tangan terhadap negara lain menunjukkan bagaimana hukum internasional kerap dikesampingkan saat kepentingan geopolitik bertabrakan.

Contohnya, penangkapan Presiden Venezuela oleh tekanan politik global menuai kritik internasional sebagai pelanggaran kedaulatan, yang dianalisis dalam publikasi BNPP RI pada 13 Januari 2026 (bnpp.go.id). Dunia seakan kembali pada hukum rimba: siapa kuat, dia menang. Padahal, dalam pandangan Islam, kekuatan tanpa keadilan justru menjadi sumber kehancuran. Al-Qur’an mengingatkan, “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS Al-Ma’idah [5]: 8)

Masalah utama bukan semata pada satu negara, melainkan pada ideologi yang menopang cara pandang global tersebut. Kapitalisme sekuler memisahkan nilai moral dan spiritual dari pengelolaan kekuasaan. Akibatnya, kebijakan publik sering lahir dari kalkulasi untung-rugi material, bukan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, penderitaan rakyat, kehancuran lingkungan, dan runtuhnya nilai kemanusiaan dianggap sebagai “biaya samping” yang wajar.

Dunia sesungguhnya membutuhkan kepemimpinan yang membawa rahmat, bukan dominasi. Kepemimpinan yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat eksploitasi, melainkan sarana pengurusan dan perlindungan manusia. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah moral dan spiritual. Rasulullah Saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim) Kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab di hadapan manusia dan Tuhan.

Sejarah mencatat bahwa ketika nilai-nilai transendental menjadi fondasi kekuasaan, lahirlah tatanan yang lebih berkeadilan. Islam hadir bukan sekadar sebagai agama ritual, tetapi pandangan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Prinsip keadilan (al-‘adl), larangan kezaliman (zulm), serta tanggung jawab kolektif menjadi pilar utama tata kelola kehidupan. Al-Qur’an menegaskan misi Nabi Muhammad saw. sebagai “rahmat bagi seluruh alam” (QS Al-Anbiya [21]: 107), bukan hanya bagi satu kelompok atau bangsa.

Kepemimpinan Islam, dalam makna konseptualnya, menawarkan paradigma alternatif bagi dunia yang lelah oleh kapitalisme. Ia menolak penjajahan, menentang eksploitasi, dan menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, bersifat universal dan inklusif.

Islam memandang kepemimpinan bukan sebagai sarana dominasi, tetapi amanah untuk mengurus dan melindungi kehidupan. Negara diposisikan sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat dan penjaga keseimbangan alam, bukan sekadar fasilitator kepentingan ekonomi. Beberapa prinsip utama adalah: