Kritis tanpa Borgol

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*

Menulis kritik di media sosial itu hak, tapi bisa berubah jadi jerat pidana jika salah langkah.

Di negeri yang katanya demokratis ini, linimasa media sosial telah menjelma ruang sidang raksasa. Setiap hari orang mengadili kebijakan, mengomentari pejabat, bahkan memvonis tokoh publik hanya dengan jempol dan kuota data. Masalahnya, tidak semua “vonis” itu aman secara hukum. Banyak yang berangkat dari niat kritis, tapi berakhir di ruang pemeriksaan polisi. Dari sinilah kegelisahan muncul: bagaimana caranya tetap bersuara tanpa harus berurusan dengan pasal-pasal karet?

Sebuah panduan beredar luas: tujuh strategi aman menulis kritik agar tidak jadi pidana. Kedengarannya sederhana, tapi di baliknya tersimpan logika hukum pidana yang serius. Ini bukan soal takut, melainkan soal cerdas. Karena dalam negara hukum, kebebasan berekspresi bukan cek kosong.

Bertanya Lebih Aman daripada Menuduh

Strategi pertama tampak sepele: gunakan kalimat tanya, bukan tuduhan. Tapi inilah fondasi paling menentukan. Dalam hukum pidana, siapa yang menuduh wajib membuktikan. Begitu Anda menulis, “Ijazah Jokowi palsu,” maka Anda bukan lagi warga yang bertanya, tapi jaksa yang mendakwa. Beban pembuktian berpindah ke pundak Anda.

Sebaliknya, kalimat tanya—“Ijazah Jokowi palsu?”—menunjukkan keraguan, bukan kepastian. Ini permintaan klarifikasi, bukan vonis. Secara hukum, posisi ini jauh lebih aman. Bukan karena licik, tapi karena jujur: kita memang tidak punya bukti.

Di sinilah batas tipis antara kritik dan fitnah. Kritik bertanya, fitnah menghakimi. Banyak orang terjerat hukum bukan karena terlalu vokal, tapi karena terlalu yakin tanpa dasar.

Sasaran Kritik: Kebijakan, Bukan Wajahnya

Strategi kedua: serang kebijakan, bukan pribadi. KUHP melindungi kehormatan seseorang, bukan kebijakan publik. Anda bebas menguliti aturan, anggaran, proyek, atau keputusan politik. Tapi begitu kritik berubah jadi, “Pejabatnya bodoh,” atau “Menterinya tidak becus,” Anda masuk wilayah penghinaan.

Emosi sering mengalahkan nalar. Padahal kritik paling efektif justru yang dingin dan terarah. “Kebijakan ini bermasalah dan perlu evaluasi,” jauh lebih kuat daripada makian personal. Kritik kebijakan membuka ruang debat. Serangan personal membuka ruang laporan polisi.

Ini bukan soal membela pejabat. Ini soal menyelamatkan diri sendiri dari jerat hukum yang sebenarnya bisa dihindari.

Data, Tameng Terkuat dari Pasal Karet

Strategi ketiga: sertakan data atau sumber resmi. Dalam dunia hukum, perbedaan antara “menuduh” dan “melaporkan” ada pada bukti. Ketika Anda menulis, “Berdasarkan laporan BPK, program ini tidak efektif,” Anda sedang mengutip fakta, bukan menyebar gosip.

Bandingkan dengan, “Katanya banyak yang dikorupsi.” Kata “katanya” adalah bumerang. Ia menandakan kabar burung. Dalam hukum, ini bisa dianggap penyebaran berita bohong. Dan jangan kaget jika yang “katanya” itu berujung “ternyata saya dilaporkan”.

Media sosial memang cepat, tapi hukum pidana tidak mengenal kata “sekadar share”. Sekali unggah, Anda bertanggung jawab penuh.