Ia Hanya Ingin Pena, Negara Memberinya Keputusasaan
Ia tidak meminta gawai. Tidak meminta seragam baru. Tidak pula meminta fasilitas mewah.
Ia hanya ingin pena alat paling sederhana untuk tetap bisa belajar, menulis, dan bertahan di sekolah. Namun negara yang katanya hadir untuk rakyat, justru memberinya keputusasaan, hingga hidup terasa tak lagi layak dipertahankan.
Tragedi anak SD yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000 bukan sekadar kabar duka. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah asli sistem yang kita jalani hari ini.
Di negeri dengan anggaran triliunan rupiah, proyek-proyek besar disiapkan dengan cepat. Infrastruktur prestisius, diplomasi global, forum internasional, hingga insentif korporasi terus mengalir tanpa jeda. Namun pada saat yang sama, seorang anak miskin ekstrem gagal mengakses alat belajar paling dasar. Bukan karena negara tak punya uang, melainkan karena negara salah menentukan prioritas.
Inilah konsekuensi dari sistem sekularisme-kapitalisme. Ketika agama disingkirkan dari arah kebijakan, dan kapital menjadi ukuran utama, negara berubah fungsi: dari penanggung jawab rakyat menjadi sekadar pengelola anggaran. Pendidikan tak lagi diposisikan sebagai amanah, melainkan sebagai sektor yang dihitung untung-ruginya. Anak miskin tidak dilihat sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai “kasus” yang kadang lolos dari data.
Dalam sistem seperti ini, empati sering berhenti pada ucapan duka. Negara hadir setelah tragedi, bukan mencegahnya. Padahal, kegagalan terbesar bukan pada absennya bantuan, melainkan pada hilangnya nilai yang seharusnya membimbing kebijakan.
Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar setiap anak dan kewajiban mutlak negara. Negara bukan sekadar fasilitator, tetapi pelindung yang memastikan setiap kebutuhan pendidikan termasuk alat tulis terpenuhi tanpa syarat. Dalam pandangan ini, kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang belajar, apalagi alasan kehilangan nyawa. Jika ada satu anak tak mampu membeli pena, maka yang dipertanyakan adalah kepemimpinan dan sistemnya, bukan orang tuanya.
Karena itu, tragedi ini tidak cukup disikapi dengan belasungkawa. Ia menuntut evaluasi ideologis. Sistem apa yang kita pertahankan hingga membiarkan seorang anak merasa hidupnya lebih murah dari Rp10.000? Negara macam apa yang sanggup membiayai ambisi besar, tetapi gagal memastikan alat belajar paling dasar?
Ia hanya ingin pena. Namun negara memberinya keputusasaan.
Dan selama arah kebijakan masih tunduk pada sekularisme-kapitalisme, tragedi serupa bukanlah kecelakaan melainkan keniscayaan yang terus berulang, dengan nama dan wajah korban yang berbeda.
Selvi Sri Wahyuni, M.Pd, Pegiat Pendidikan
