Jalan Buntu 15 Poin Damai Trump
Oleh: Yanuardi Syukur, Pengajar Diplomasi Kebudayaan di Universitas Khairun, Ternate.
Di tengah gempuran militer yang memasuki bulan kedua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “jalan keluar” dari perang Iran. Melalui saluran diplomatik yang difasilitasi Pakistan, Washington mengirimkan dokumen berisi 15 poin perdamaian ke Teheran.
Namun, di balik tawaran damai itu tersimpan kontradiksi yang sulit diselaraskan. Di satu sisi, Trump berbicara tentang kesepakatan dan “kemajuan besar”. Di sisi lain, Pentagon mengerahkan ribuan pasukan ke kawasan untuk serangan darat dan Trump sendiri mengancam akan “mengambil alih minyak Iran”. Tiga hal penting patut dicermati dari dinamika ini.
Ultimatum di Balik Damai
Rencana 15 poin yang disampaikan Washington ke Teheran melalui Pakistan pada akhir Maret 2026 bukanlah dokumen negosiasi dalam arti sebenarnya. Berdasarkan laporan media Israel Channel 12 yang dikutip oleh berbagai kantor berita, dokumen itu memuat tuntutan-tuntutan yang jika dibaca secara saksama lebih mirip daftar penyerahan tanpa syarat daripada tawaran berdamai.
Pertama, dalam soal nuklir, Washington menuntut Iran membongkar seluruh kemampuan nuklirnya tanpa kecuali. Iran harus berkomitmen tidak pernah mengembangkan senjata nuklir dan tidak ada lagi aktivitas pengayaan uranium di seluruh wilayahnya. Stok uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen seberat 450 kilogram harus diserahkan kepada IAEA dalam tenggat waktu yang ditentukan. Tiga fasilitas nuklir utamanya—Natanz, Isfahan, dan Fordo—harus dibongkar dan dihancurkan. Sebagai gantinya, IAEA diberikan akses penuh, transparansi, dan pengawasan tanpa batas di dalam negeri Iran.
Kedua, dalam soal pengaruh regional, Washington menuntut Iran meninggalkan apa yang disebut sebagai “paradigma proksi regional”. Iran harus menghentikan pendanaan, pengarahan, dan persenjataan terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Selat Hormuz—yang sejak awal perang diblokade Iran—harus dibuka dan berfungsi sebagai koridor maritim bebas. Program rudal Iran juga harus dibatasi, baik dalam hal jangkauan maupun jumlah, dengan penggunaan rudal di masa depan hanya diizinkan untuk kepentingan pertahanan diri.
Sebagai imbalan atas semua tuntutan itu, AS menawarkan beberapa hal, yakni pencabutan seluruh sanksi internasional terhadap Iran, bantuan AS untuk pengembangan program nuklir sipil Iran termasuk pembangkit listrik di Bushehr, penghapusan mekanisme “snapback” yang memungkinkan pemberlakuan kembali sanksi secara otomatis, dan gencatan senjata selama satu bulan sebagai masa transisi negosiasi.
Seorang analis dari King’s College London, Dr. Andreas Krieg, menilai bahwa tuntutan semacam ini datang dalam “latar belakang kepercayaan yang nol dan kebuntuan geopolitik di mana Iran memiliki kartu yang lebih baik untuk dimainkan daripada AS”. Ketika Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut proposal itu “tidak realistis, tidak logis, dan berlebihan”, ia sebenarnya menggemakan fakta bahwa Iran masih memegang kendali atas Selat Hormuz—senjata ekonomi yang membuat dunia masih gemetar setiap kali harga minyak melonjak.
Trump sendiri memberi tenggat waktu 6 April bagi Iran untuk menerima kesepakatan. Ancaman “menghancurkan pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kharg” jika Iran tidak menyerah mempertegas bahwa pendekatan yang digunakan adalah pemaksaan, bukan persuasi. Dalam kerangka diplomasi, ultimatum bukanlah fondasi untuk perdamaian abadi, melainkan resep untuk gencatan senjata sementara yang rapuh.
Berdasarkan pernyataan resmi para pejabat Iran, respons Teheran terhadap proposal 15 poin yang diajukan Amerika Serikat melalui Pakistan bersifat tegas dan penuh kecurigaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut tuntutan dalam proposal tersebut sebagai “sangat berlebihan, tidak realistis, dan tidak masuk akal”. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak pernah melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat, dan menuding Washington menggunakan dalih diplomasi untuk menutupi persiapan serangan darat setelah gagal mencapai tujuan melalui kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bahkan menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir ketika Iran memutuskan dan sesuai dengan syarat yang diajukan Teheran.
Sebagai tandingan, Iran mengajukan lima kondisi untuk mengakhiri perang. Kelima syarat itu mencakup penghentian total agresi dan pembunuhan terhadap pejabat tinggi Iran, pembentukan mekanisme yang menjamin perang tidak akan terulang, pembayaran ganti rugi dan reparasi perang, penghentian perang di semua front regional, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Dengan sikap ini, Iran menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan militer yang dahsyat, Teheran tidak bersedia menerima perdamaian dengan syarat yang dianggapnya sebagai bentuk penyerahan diri.
Luka Lama yang Tak Sembuh
Sejarah telah mencatat luka yang dalam antara Washington dan Teheran. Ketika Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018—sebuah perjanjian yang telah dinegosiasikan dengan susah payah—ia menghancurkan fondasi kepercayaan yang tersisa. Kini, ketika pemerintahan yang sama datang membawa tawaran damai, kecurigaan Iran tidaklah berlebihan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dengan tajam menyatakan bahwa Amerika Serikat “sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri”. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Teheran bahwa Washington lebih tertarik pada pencitraan daripada penyelesaian substansial. Sementara itu, Israel—sekutu utama AS dalam perang ini—secara terbuka menyatakan tidak terikat dengan setiap kesepakatan yang dihasilkan. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga kemampuan nuklir dan rudal Iran “dieliminasi”. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilaporkan Channel 12, menyebut Iran sebagai rezim yang “tidak dapat dipercaya” dan menentang kesepakatan diplomatik dengan Teheran.
