Mengapa Liga Arab Mandul Hadapi Genosida Israel di Gaza?

Oleh: Rami G Khouri, Distinguished Public Policy Fellow di American University of Beirut dan Senior Fellow non-residen di Arab Center Washington DC.

Sebagian besar masyarakat Arab merasa bingung mengapa pemerintah mereka dan Liga Arab bersikap sangat patuh dalam menghadapi genosida Israel di Gaza. Genosida yang mendekati tahun ketiga ini bahkan telah meluas ke Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, Suriah, hingga Lebanon.

Dua aktor penting yang dapat memperbaiki situasi ini adalah kekuatan Barat dan global di satu sisi, serta pemerintah Arab di sisi lain. Namun, mereka sejauh ini hanya mengeluarkan pernyataan keprihatinan, mengirimkan paket bantuan simbolis, dan menyerukan pertemuan PBB yang justru menegaskan kelambanan kolektif mereka.

Liga Arab, yang mengeklaim mewakili kepentingan bersama bangsa Arab, telah menjadi simbol kepatuhan Arab dan ruang bagi kata-kata kosong. Setidaknya ada tiga dinamika yang saling terkait yang dapat menjelaskan fenomena ini.

Dinamika pertama adalah sifat pascakolonial dari negara dan kekuasaan di tanah Arab yang tidak pernah sepenuhnya lepas dari pengaruh kolonial. Sebagian besar negara Arab yang dibentuk setelah Perang Dunia I dikonfigurasi untuk memenuhi kepentingan asing, bahkan lebih besar daripada identitas, hak, dan aspirasi rakyat mereka sendiri.

Akibatnya, negara-negara Arab tidak pernah mampu memanfaatkan sumber daya alam, manusia, dan geografis mereka untuk menjadi negara yang kuat dan percaya diri. Hal ini berbeda dengan Iran atau Turki yang tidak mudah dimanipulasi oleh kekuatan yang lebih kuat, atau yang sesekali dapat menolak ancaman asing secara politik maupun militer.

Sebagian besar negara Arab, termasuk yang kaya energi, sangat bergantung pada kekuatan non-Arab untuk bantuan keuangan, militer, dan teknologi yang vital bagi kelangsungan hidup mereka. Ketergantungan yang mendalam ini telah mengikis kedaulatan serta kemampuan mereka untuk bertindak secara independen, sebagaimana yang ditunjukkan dalam genosida Gaza.

Kondisi ini juga membuat konsekuensi untuk menantang kekuatan seperti Amerika Serikat dan Israel menjadi terlalu mahal untuk dipertimbangkan.

Dinamika kedua dapat dilihat melalui pandangan sekilas pada konstelasi politik kawasan yang rapuh dan hancur, mulai dari Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, Somalia, hingga Sudan. Kondisi ini menjadi pengingat harian bagi kepemimpinan Arab mengenai dampak buruk jika mereka berani menentang pelindung neokolonial mereka dan Israel.

Sejak tahun 1950-an, negara-negara Arab mendapati diri mereka secara permanen berada di bawah pengawasan kekuatan non-Arab seperti AS, Inggris, Prancis, dan Rusia. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, pengawasan ini juga datang dari aktor yang lebih dekat seperti Iran, Israel, dan Turki.

AS secara khusus telah memperluas jaringan hubungannya di antara pihak-pihak Israel, Amerika, dan Arab dalam berbagai sektor esensial. Sektor tersebut meliputi air, pangan, energi, jaringan transportasi, bantuan keuangan, manajemen utang, perlindungan lingkungan, teknologi, hingga keamanan militer.

Sebagian besar intervensi ini terjadi secara tidak langsung melalui institusi seperti Bank Dunia, PBB, NATO, dan Dana Moneter Internasional (IMF). Intervensi juga memanfaatkan jaringan perbankan komersial dan pembayaran AS yang luas untuk memuluskan sanksi merusak terhadap siapa saja yang berani menantang mereka atau Israel.

Setiap negara Arab yang secara aktif mengonfrontasi poros AS-Israel akan menghadapi risiko sanksi dan serangan militer yang mengancam stabilitas. Tindakan tegas tersebut dinilai jauh lebih berisiko daripada sekadar mengecam Donald Trump melalui saluran media massa.