Bogor (SI Online) – Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menyelenggarakan Strategic Discussion Series 1 guna membahas penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Rabu (28/4/2026).
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan internal. Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Bambang Juanda, sebagai narasumber utama membedah efisiensi program dari berbagai perspektif ekonomi.
Bambang menegaskan, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan kecepatan perluasan program atau besarnya serapan anggaran negara.
“Pemerintah harus memastikan program ini menghasilkan makanan bergizi, aman, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak nyata pada ekonomi lokal,” ujar Bambang dalam paparannya.
Ia mengusulkan model tata kelola yang memadukan sentralisasi standar nasional dengan desentralisasi operasional berbasis sekolah dan komunitas.
Dampak Ekonomi Lokal
Dalam skema tersebut, pemerintah pusat berperan menetapkan standar gizi, menu acuan, pagu biaya, hingga sistem audit dan sanksi yang tegas.
Pemerintah daerah bersama pihak sekolah memegang kendali pada verifikasi penerima, pengadaan bahan pangan lokal, serta distribusi di titik konsumsi.
Bambang menilai MBG sebagai kebijakan fiskal besar yang indikator kinerjanya wajib mencakup jumlah porsi yang benar-benar habis dikonsumsi siswa.
Tolok ukur akuntabilitas juga harus melihat seberapa besar belanja program ini mengalir kepada petani, UMKM, koperasi, hingga BUMDes di sekitar sekolah.
Data diskusi menunjukkan sebaran manfaat MBG saat ini masih timpang karena 58,9 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ketimpangan juga terlihat dari cakupan wilayah perkotaan yang mencapai 80,4 persen, sedangkan wilayah perdesaan baru menyerap 19,6 persen manfaat.
