Sikap Liar Israel Kubur Perdamaian Timur Tengah

Oleh: Hussein Chokr*

Pada abad ke-20, Amerika Serikat mensponsori dua perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Arab. Bahkan, Washington hampir berhasil mewujudkan perjanjian ketiga yang sangat menentukan dengan Suriah.

Perjanjian-perjanjian tersebut lahir setelah puluhan tahun perang berturut-turut melanda kawasan Timur Tengah. Mulai dari Agresi Tripartit 1956, Naksa 1967, Perang Oktober 1973, invasi Israel ke Lebanon pada 1978, hingga invasinya ke Beirut pada 1982.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat meninggalkan upaya mendorong Israel ke jalur perdamaian sejati. Sebaliknya, Washington justru membantu Israel berjuang untuk meraih hegemoni atas seluruh kawasan.

Akibatnya, ketika kini Washington membutuhkan kesepakatan damai di kawasan dan ingin mempertahankannya, ia tidak mampu melakukannya. Amerika Serikat tidak dapat lagi mengendalikan agresi Israel yang selama ini justru didorong oleh mereka sendiri.

Dua Jalan Israel

Para pendiri Israel dihantui kecemasan karena menjalankan proyek kolonial pemukim di wilayah geografis yang sebagian besar dihuni bangsa Arab dan didominasi Islam. Karena itu, mereka mengembangkan dua pendekatan untuk mengatasi kecemasan eksistensial tersebut.

Jalan pertama adalah doktrin kekuatan dan brutalitas militer yang dirumuskan paling jelas oleh Zeev Jabotinsky, pendiri organisasi teroris Irgun di Palestina. Gagasan ini ia tuangkan dalam esainya pada tahun 1923 yang berjudul The Iron Wall (Tembok Besi).

Ia menulis: “Kolonisasi Zionis harus berhenti, atau terus berjalan tanpa mempedulikan penduduk asli. Itu berarti kolonisasi hanya dapat berlangsung dan berkembang di bawah perlindungan kekuatan yang independen dari penduduk asli—di balik sebuah tembok besi yang tidak dapat ditembus oleh mereka.”

David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel, juga mendukung gagasan tersebut. Ia meyakini bahwa Israel harus mengubah Timur Tengah dengan kekuatan demi menjamin keamanannya.

Beberapa dekade kemudian, Benjamin Netanyahu, saat masih menjadi pemimpin Partai Likud, menulis pandangan serupa dalam bukunya tahun 1993 yang berjudul A Place Among the Nations. Ia menyatakan bahwa Israel perlu mengubah Timur Tengah agar sesuai dengan kebutuhan keamanannya.

Ia berpendapat bahwa jika Israel tidak mampu mempertahankan superioritas militer yang mutlak, negara itu tidak akan bertahan hidup. Sebagai perdana menteri, Netanyahu tetap berpegang teguh pada doktrin radikal ini.

Doktrin tersebut kini terbukti telah menebarkan kematian, kehancuran, dan ketidakstabilan di seluruh kawasan.

Jalan kedua muncul setelah Perang Oktober 1973, yaitu ketika Israel hampir menghadapi bencana eksistensial. Dari pengalaman pahit itu, lahir pendekatan “eksistensi melalui perdamaian” agar Israel dapat berintegrasi ke dalam kawasan secara politik dan ekonomi.

Para pendukung pendekatan ini menyokong prinsip “land for peace” (tanah sebagai imbalan perdamaian). Artinya, Israel harus mengembalikan wilayah yang didudukinya sejak 1967 sebagai imbalan atas pengakuan diplomasi dan perdamaian.