Diambang Kebangkrutan dan Ditolak AS, Nasib UNRWA di Ujung Tanduk
Kota Gaza (Suaraislam.id) — Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) kini berada di titik nadir akibat krisis keuangan yang akut dan tekanan politik hebat dari Amerika Serikat. Guna melanjutkan operasionalnya hingga akhir tahun 2026, lembaga kemanusiaan ini mendesak pemenuhan dana darurat sebesar 100 million dolar AS (sekitar Rp1,8 triliun).
Juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengungkapkan pada Rabu (1/7/2026) bahwa organisasi tersebut telah mengambil sejumlah langkah pengetatan untuk menghemat anggaran. Namun, jika efisiensi terus dipaksakan, layanan dasar seperti perawatan kesehatan, penyediaan air, dan pengelolaan sampah bagi jutaan pengungsi terancam lumpuh total.
“UNRWA membutuhkan sekitar 100 juta dolar AS untuk melanjutkan operasinya hingga akhir tahun,” kata Abu Hasna kepada RIA Novosti.
Menurut Abu Hasna, UNRWA saat ini beroperasi di daerah yang sangat sulit karena Jalur Gaza telah hancur total akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023. Pemulihan kawasan tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya hingga miliaran dolar AS.
Dalam situasi krusial ini, UNRWA memegang peran kunci sebagai faktor penentu stabilitas regional. Keruntuhan lembaga bantuan ini dikhawatirkan akan memicu destabilisasi yang jauh lebih luas di kawasan Timur Tengah.
“Sekitar 280.000 anak sekolah di Jalur Gaza belajar daring dan sekitar 60.000 melanjutkan pendidikan penuh waktu dalam kondisi kemanusiaan yang sulit,” tambah Abu Hasna mengenai kondisi pendidikan anak-anak Palestina saat ini.
Siasat ‘Gaza Baru’ Tanpa UNRWA oleh AS
Di tengah perjuangan finansial tersebut, tekanan politik justru datang dari Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh AS. Pada Rabu (1/7/2026), dewan bentukan Presiden AS Donald Trump ini menyatakan bahwa UNRWA tidak lagi memiliki tempat di wilayah Gaza yang baru.
Melalui akun resmi X, Dewan Perdamaian menegaskan bahwa mereka sedang membuka lembaran baru demi meninggalkan pola ketergantungan kompleks terhadap bantuan dan konflik yang terus-menerus. “Rakyat Gaza pantas mendapatkan yang lebih baik,” klaim dewan tersebut.
Dewan Perdamaian ini didirikan pada Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. Langkah tersebut menyusul diadopsinya Resolusi 2803 oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025 yang mengimplementasikan rencana perdamaian usulan AS.
Utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, menyatakan bahwa fase kedua ini menetapkan penarikan Israel dari lebih banyak wilayah Gaza. Langkah tersebut diikuti dengan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional serta pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin AS.
Namun, inisiatif sepihak ini mendapat kritik tajam secara internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Mei lalu bahkan sempat menyatakan bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza sama sekali tidak konsisten dengan inisiatif perdamaian internasional, termasuk skema Dewan Perdamaian tersebut.
