Israel, Turki, dan Penataan Ulang Tatanan Regional Baru

Oleh: Galip Dalay, Senior Research Fellow di Chatham House, dan Co-Director Global Orders Programme di University of Oxford.

Pada Selasa, jet tempur Israel menyerang Pangkalan Udara Abu al-Duhur di barat laut Suriah. Aksi ini memicu kecaman keras dari Amerika Serikat, Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara di kawasan. Pemerintah Israel mengklaim memiliki data intelijen mengenai pergerakan militer Turki menuju lokasi tersebut.

Dalam wawancara lanjutan, Duta Besar AS untuk Turki sekaligus Utusan Khusus untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan bahwa AS menerima data intelijen ini dari Israel enam hari sebelum serangan terjadi. Namun, intelijen AS melakukan verifikasi mandiri dan tidak menemukan dasar hukum maupun bukti atas klaim tersebut.

Insiden ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dinamika hubungan antara Turki dan Israel. Kejadian tersebut juga menjadi sinyal adanya penataan ulang tatanan regional, di mana Israel tidak lagi berada di pusat kendali.

Respon Turki

Melihat serangan Israel terhadap pangkalan Suriah sebagai sebuah provokasi, Ankara memilih untuk tidak memperkeruh situasi dan justru menyediakan jalan keluar dari krisis. Ankara mengemas isu ini bukan sebagai masalah bilateral, melainkan konflik antara Israel dengan AS serta antara Israel dengan konsensus regional dan internasional.

Secara formal, terdapat mekanisme pencegahan konflik (deconfliction mechanism) antara Turki dan Israel. Namun, seperti yang diungkapkan Barrack dalam wawancaranya, Israel tidak memberikan peringatan kepada Turki mengenai serangan tersebut, yang sejatinya dapat memicu balasan militer.

Utusan AS mendesak dibentuknya mekanisme pencegahan konflik, tetapi inisiatif semacam itu hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama. Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa Israel menginginkan deeskalasi. Faktanya, eskalasi tampaknya menjadi tujuan utama, mengingat Israel tidak memberi tahu Turki maupun AS, serta bertindak atas dalih yang tidak terbukti oleh intelijen AS—sebuah intrik untuk mendongkrak kampanye pemilihan umum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Setelah jeda pertempuran di lini Iran yang diprakarsai AS, Netanyahu kemungkinan besar mencari eskalasi di lini lain, baik di Suriah, Lebanon, maupun Gaza menjelang pemilu Israel. Tantangan bagi Turki adalah menghindari jebakan Netanyahu sekaligus mencegah normalisasi dari agresi semacam itu.

Kondisi tersebut membutuhkan intervensi langsung dari Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan Netanyahu. Bagaimanapun, mekanisme pencegahan konflik trilateral hanya dapat berjalan dan tepercaya jika AS memberikan penekanan serta pengaruh secara nyata.

Namun, keberadaan mekanisme tersebut tetap tidak mengubah fakta bahwa krisis Suriah telah mengubah sudut pandang Turki dan Israel dalam memandang satu sama lain. Untuk waktu yang lama, inti dari ketidakpuasan Turki terhadap Israel berpusat pada isu Palestina. Oleh karena itu, sifatnya lebih berbasis pada nilai kemanusiaan, identitas, dan solidaritas.

Kini, Ankara menilai upaya Israel untuk merusak transisi Suriah berdampak langsung pada keamanan nasionalnya. Maka dari itu, Turki tidak lagi memandang Israel semata-mata dari sudut pandang isu Palestina. Sebaliknya, Ankara makin melihat Israel sebagai ancaman keamanan nasional, dengan sikap revisionis regional Israel yang membahayakan kepentingan strategisnya.

Konsensus Internasional tentang Suriah

Dari Laut Mediterania Timur hingga Tanduk Afrika dan Timur Tengah secara luas, Turki dan Israel memiliki kebijakan, prioritas, serta persepsi ancaman yang bertolak belakang. Meskipun demikian, Suriah menjadi mikrokosmos dari perbedaan visi tatanan regional antara Turki dan Israel.

Ankara menginginkan tetangga selatannya menjadi negara yang tersentralisasi, stabil, dan memiliki kapabilitas militer yang memadai. Sebaliknya, Israel menginginkan Suriah yang lemah, terfragmentasi, dan tanpa kekuatan militer yang berarti.