Duka Bencana: Menanti Uluran Tangan Penguasa

Oleh: Desti Ritdamaya (Praktisi Pendidikan)

Barangkali di sana ada jawabnya

Mengapa di tanahku terjadi bencana

Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita

Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa

Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita

Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang

Cuplikan lagu lawas karya Ebiet G. Ade di atas terasa kembali relevan dengan kondisi negeri hari ini yang berduka. Karena Agustus ini bencana beruntun kembali menyapa. Tapi selalu dan selalu setiap bencana menyisakan hal yang sama. Yaitu penderitaan korban yang berkepanjangan, penguasa gagap penanganan, tindak lanjut pasca bencana jauh dari harapan.

Di tengah euforia perayaan kemerdekaan, sejumlah wilayah diterpa cuaca ekstrem/ angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi serta kekeringan. Belum kering duka dan pulih luka bencana Sumatera akhir tahun lalu, kini bencana gempa di NTT serta kebakaran hutan lahan (Karhutla) Kalimantan dan wilayah lainnya telah banyak menelan korban.

Bencana ini menghentakkan asa kemanusiaan, memantik kemarahan. Kemanusiaan jelas tertuju pada para korban. Tapi kemarahan tertuju pada penguasa. Membaca berita baik dari media mainstream maupun media sosial, netizen beramai-ramai ‘merujak’ penguasa dalam menyikapi bencana. Bahkan netizen berani mempertanyakan “sebenarnya apakah ada negara untuk rakyat?”

Dalam bencana ini mengemuka sikap para netizen beberapa hal, yaitu:

Sadar. Bencana ini membuka akal netizen. Bahwa klaim penguasa penyebab Karhutla karena faktor alam seperti El Nino Godzilla hanyalah dalih. Klaim tersebut hakikatnya bentuk lepas tangan penguasa. WALHI menegaskan Karhutla berulang dampak dari usaha ekstraktif (perkebunan sawit dan tambang) di atas ekosistem gambut. Kerusakan lingkungan parah akibat kerakusan pejabat yang memperkaya diri dan pro kapitalis. Mereka sembarang membuat kebijakan. Mereka yang menikmati cuan, tapi rakyat yang terimbas getahnya.

Muak. Netizen yang masih punya akal dan hati, pasti tak tahan melihat sikap penguasa yang nirempati. Bantuan gempa untuk warga NTT jelas tuai kritikan. Karena bantuan untuk 1 RT hanya berupa 10 butir telur, minyak ¼ liter, 1 kardus mi instan, dan beras 15 kg. Tak sedikit para korban pasrah menanti bantuan, bahkan jika mereka hanya mendapatkan beras tanpa lauk pun tak apa, yang penting bisa makan dengan garam. Camat setempat pun mengamuk mempersoalkan distribusi bantuan korban tak sesuai dengan jumlah laporan BNPB. Pray for NTT.

627 hotspot mengepung Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Riau dan Sumsel. Kualitas udara di kawasan paru paru dunia memburuk bahkan terkategori bahaya yang meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kabut asap sangat pekat, menyusutkan jarak pandang hingga tersisa 2-10 meter. Bahkan kabut asap tersebut sudah menyeberang ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura). Tapi mirisnya pejabat sekelas menteri menyalahkan angin penyebabnya. Padahal jelas angin tak ber-KTP. Aktivitas ekonomi masyarakat drop, sekolah libur, habitat satwa rusak parah. Ancaman pun terus berlanjut karena kobaran api sudah menjarah ke pemukiman penduduk. Pray for Kalimantan.

Warga bantu warga. Tagar ini mencuat di ruang publik. Bentuk protes netizen pada penguasa yang berat hati menangani bencana. Yang gercep membantu malahan sesama warga dan korban sendiri. Wajar netizen menilai penguasa dalam menyikapi bencana amat gelagapan, tersendat, terbelit administrasi dan kurang koordinasi.

Sampai detik ini bencana ganda (NTT dan Kalimantan) belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Suara-suara kritis netizen mengungkap dibalik hal tersebut. Bahwa perusahaan milik pejabat terhormat menjadi dalang kerusakan. Ketakutan borok mereka semakin nampak, sehingga ditutupi dengan sejuta alasan.

Penguasa Kapitalis: Nihil Tanggung Jawab dalam Bencana

Nirempati dan ketakpedulian penguasa terhadap bencana menunjukkan bahwa penguasa belum bertanggung jawab. Rakyat diminta untuk mengatasi sendiri masalahnya. Jelas hal ini tak mencerminkan sikap kepemimpinan sejati.

Keberpihakan penguasa bukan pada rakyat tapi pada pengusaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pengusaha mengendalikan kebijakan penguasa. Bahkan harus diakui pejabat penguasa hari ini adalah pengusaha itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalis meniscayakan pengusaha menjadi pejabat penguasa. Apalagi kalau bukan untuk gunung ‘emas’ yang tak pernah mereka puas menambah dan menambahnya.  

Penguasa lalai dalam urusan dan kemashlahatan rakyat. Padahal setiap ajang pesta demokrasi mereka kerap berjanji melayani rakyat sepenuh hati. Realitanya mereka absen saat ditagih “political comitment” nya. Benarlah ungkapan ada dan tiadanya negara sama saja. Hal ini wajar terjadi karena sistem kapitalisme meniscayakan penguasa ‘berdagang’ dengan rakyat. Penguasa dilayani rakyat bukan pelayan rakyat.