Kabut Asap Karhutla: Petaka yang Diulang Demi Keuntungan Segelintir Orang
Oleh: Vita Novita (Aktivis Muslimah Bekasi)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan bukan sekadar mengganggu jarak pandang. Bencana ini juga membahayakan kesehatan, menghambat aktivitas, serta mengancam keselamatan jiwa.
Masyarakat kembali dipaksa menghadapi dampak bencana yang semestinya dapat dicegah melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. BBC News Indonesia (8/10/2026) melaporkan dua warga meninggal dunia yang diduga terkait dengan paparan asap karhutla. Salah satunya adalah Hardiansyah (41), pengemudi ojek online di Palembang yang memiliki riwayat asma sejak kecil.
Menurut keterangan istrinya, asma korban sebelumnya jarang kambuh. Namun, kondisinya menurun drastis setelah karhutla terjadi tidak jauh dari kediamannya. Paparan kabut asap pekat yang menyelimuti Palembang sejak 15 September 2026 membuatnya berulang kali mengalami sesak napas.
Kepala Tim Humas dan Pemasaran RSUD Bari Palembang, Adea Triutami, membenarkan penerimaan pasien bernama Hardiansyah pada Jumat (2/10/2026). Pasien datang ke instalasi gawat darurat (IGD) dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan didampingi keluarga. Namun, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti kematian pasien (Tirto.id, 4/10/2026).
Kasus ini barulah puncak gunung es dari rentetan dampak buruk karhutla. Anak-anak, lansia, penderita asma, dan pekerja lapangan menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra. Bahkan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan di luar ruangan kesulitan untuk sekadar menghindari kepungan asap.
Karhutla Berulang, Bukan Sekadar Kelalaian
Berulangnya karhutla setiap musim kemarau membuktikan bahwa bencana ini bukanlah kelalaian semata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 90 persen kasus karhutla dipicu oleh manusia. Pertanyaannya, mengapa pembakaran lahan itu terus terjadi secara berulang?
Pertama, pembakaran adalah metode termurah untuk membuka lahan baru. Penelitian Fight Fire with Finance: A Randomized Field Experiment to Curtail Land-Clearing Fire in Indonesia mencatat fakta yang mengejutkan. Membuka lahan dengan cara dibakar hanya membutuhkan biaya sekitar tiga hingga lima dolar AS per hektare.
Biaya ini jauh berbeda dengan metode mekanis yang memerlukan 150 hingga 180 dolar AS per hektare. Dengan kata lain, pembukaan lahan secara mekanis bisa 30 hingga 60 kali lebih mahal dibandingkan dengan membakar. Inilah alasan ekonomi mengapa pembakaran terus dipakai oleh oknum petani, makelar lahan, hingga korporasi besar.
Kedua, terdapat pola spekulasi lahan dalam kasus kebakaran hutan. Lahan gambut yang telah terbakar kerap dianggap sebagai tanah telantar sehingga lebih mudah untuk diklaim dan diperjualbelikan. Dalam skema ini, api seolah-olah sengaja digunakan untuk memutihkan status hukum sebuah lahan.
Ketiga, adanya praktik pengeringan gambut yang disengaja demi kepentingan bisnis. Ekosistem gambut sejatinya harus tetap basah, tetapi kanal-kanal drainase dibangun untuk menguras airnya demi perkebunan sawit. Ketika kemarau tiba, hamparan gambut yang mengering ini seketika berubah menjadi bom waktu.
Api tidak hanya menyala di permukaan, tetapi menjalar berminggu-minggu di dalam tanah sehingga sangat sulit dipadamkan. Inilah wajah karhutla yang sesungguhnya di negeri ini. Kepentingan ekonomi para pemodal terbukti lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa manusia dan kelestarian alam.
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus disertai tanggung jawab hukum yang tegas. Setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran harus diproses secara adil tanpa memandang besarnya kepentingan ekonomi mereka. Penanganan bencana ini tidak akan cukup jika hanya berfokus pada upaya pemadaman api.
