Pemilu Israel Tak Dapat Menghasilkan Perubahan

Oleh: Diana Buttu (Pengacara dan Analis Politik Palestina-Kanada)

Di sepanjang kampanye pemilu Israel, fokus tertuju pada dua “blok”—satu dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan satu lagi yang menentangnya. Bagi pengamat luar, label “pro-Netanyahu” dan “anti-Netanyahu” menyiratkan adanya dua visi berbeda untuk negara tersebut dan bahwa kebijakan pemerintah berikutnya akan bergantung pada blok mana yang memenangkan pemilu.

Asumsi ini tidak mengejutkan. Di berbagai negara di seluruh dunia, kandidat yang berbeda menawarkan visi yang berbeda untuk negara mereka selama kontestasi pemilu. Namun di Israel, dan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan warga Palestina, hal ini sangat jauh dari kenyataan.

Para diplomat asing bertanya tentang masa depan “solusi dua negara” yang mitis dan berbicara tentang rencana rekonstruksi di Gaza. Mereka menganggap bahwa Netanyahu adalah alasan dari tiadanya kemajuan. Tanpa dirinya, semuanya akan berubah. Kita hanya bisa berharap.

Seseorang akan berpikir bahwa genosida selama tiga tahun, dakwaan kejahatan perang yang tertunda, putusan dan kasus yang sedang berjalan di Mahkamah Internasional, serta puluhan laporan yang mendokumentasikan kekejaman Israel akan memengaruhi pemilu Israel. Seseorang akan menganggap bahwa ketika memberikan suara, warga Israel akan memikirkan apa yang telah mereka lakukan terhadap warga Palestina, apa dampak hal ini bagi masa depan, dan bahkan secara egois, apa artinya hal itu bagi mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan memikirkannya.

Sebaliknya, mayoritas besar dari mereka akan memilih kandidat yang, seperti mereka, mendukung perampasan kemerdekaan warga Palestina secara terus-menerus, penjajahan yang berlanjut di Tepi Barat, penghancuran Gaza yang terus berjalan, genosida warga Palestina yang berlanjut, serta pemboman dan pencurian tanah milik negara-negara tetangga yang berdaulat secara terus-menerus.

Semua ini terlihat jelas dalam slogan dan pernyataan yang disampaikan oleh para kandidat itu sendiri. Mereka yang mendukung Netanyahu menyerukan agar Gaza diratakan dengan tanah, berharap Tepi Barat yang diduduki diubah menjadi seperti Gaza, dan menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah di antara warga Palestina.

Iklan-iklan mereka menampilkan buldoser yang merubuhkan rumah-rumah warga Palestina, warga Palestina yang kelaparan, dan bom-bom Israel yang meledak di pemukiman sipil, dengan para kandidat yang menjanjikan tindakan lebih tajam. “Occupy. Expel. Settle” (Duduki. Usir. Permukimi) adalah salah satu slogannya.

Bagaimana dengan pihak oposisi? Posisi mereka tidak berbeda. Sebagai contoh, Avigdor Liberman, rival utama Netanyahu, juga telah lama menyatakan bahwa “tidak ada orang yang tidak bersalah di Gaza”. Ia dan anggota partainya telah bekerja untuk memblokir bantuan makanan agar tidak masuk ke Gaza dan secara terbuka menyerukan pengambilalihan Lebanon.

Bahkan anggota oposisi yang dianggap berhaluan kiri, seperti Yair Golan, mengritik pengakuan internasional terhadap Palestina dan mendukung pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Tidak ada satu pun kandidat dari partai oposisi yang mendukung pembentukan negara Palestina.

Jadi, genosida dan “solusi dua negara” tidak akan ada dalam surat suara pada 27 Oktober. Begitu pula dengan “perang tanpa akhir” Israel. Pertempuran pemilu justru akan berkisar pada detail kecil: apakah kaum Yahudi Haredim (sangat Ortodoks) harus berpartisipasi dalam perang ini dan seberapa keras warga Palestina harus dihukum.

Singkatnya, apa yang mungkin diubah oleh pemilu mendatang di Israel adalah wajah pemerintahannya, bukan kebijakannya.

Pertanyaannya kemudian, masyarakat seperti apa yang secara masif memilih politisi yang secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk melakukan kejahatan perang? Jawabannya terletak pada fakta bahwa kejahatan-kejahatan ini telah dinormalisasi di Israel, sangat lumrah hingga tidak mendukungnya justru dianggap aneh.