MUI Bogor Keluarkan Pandangan Hukum tentang Kasus Wanita Bawa Anjing ke Masjid

Bogor (SI Online) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor pada Selasa (6/8/2019) mengeluarkan pandangan hukum dan sikap keagamaan terkait kasus wanita dengan beralas kaki dan membawa anjing ke Masjid Al Munawaroh Sentul Bogor pada Ahad, 30 Juni 2019 lalu.

Secara tegas, MUI Kabupaten Bogor meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas perbuatan wanita tersebut (SM) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Berikut isi lengkap pandangan hukum dan sikap keagamaan MUI Kabupaten Bogor yang diterima Suara Islam Online, Rabu (7/8/2019):

PANDANGAN HUKUM DAN SIKAP KEAGAMAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BOGOR

Sehubungan dengan kejadian masuknya seorang wanita Katolik berinisial SM (52) ke Masjid Al Munawaroh Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Minggu 30 Juni 2019 dengan beralas kaki dan membawa seekor anjing yang meresahkan dan menjadi perbincangan masyarakat, maka Majelis Ulama lndonesia (MUI) Kabupaten Bogor setelah melakukan pengkajian, menyampaikan pandangan hukum dan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam masjid adalah tempat suci serta wajib dijaga kesucian dan kebersihannya, yang tidak boleh dikotori dengan alasan apapun dan oleh siapapun, apalagi dengan benda najis.
2. Dalam pandangan fiqih, secara eksplisit anjing merupakan salah satu binatang yang membawa Najis Mughallazhah (tingkat ke-najisannya berat) yang dalam membersihkannya perlu cara-cara tertentu. Karena itu, demi keabsahan ibadah dan kesucian, binatang tersebut harus dihindarkan dari masjid dan sarana ibadah umat Islam lainnya.
3. Baik disengaja ataupun tidak, perbuatan seseorang masuk masjid dengan membawa anjing merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara Syar‘iyyah dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Atas dasar itu, MUI Kabupaten Bogor dengan ini merekomendasikan:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat wajib mencegah segala perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, karena dapat memicu kegaduhan dan meresahkan masyarakat.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas perbuatan tersebut di atas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, profesional, proporsional, objektif serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
4. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan hukumnya kepada aparat penegak hukum, serta menghindari berbagai provokasi yang muncul dari pihak manapun atas perbuatan tersebut.

Pandangan hukum dan sikap keagamaan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji dan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor Romli Eko Wahyudi.

Sebelumnya, sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam serta DKM yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Bogor Raya melakukan audiensi dengan MUI Kabupaten Bogor pada Selasa (30/7/2019).

Dalam audiensi tersebut, FUI Bogor Raya meminta MUI Kabupaten untuk mengeluarkan sikap baik berupa fatwa ataupun pandangan dan rekomendasi terkait kasus ini. Pandangan MUI Kabupaten diperlukan untuk memperkuat apa yang sudah ditetapkan oleh polisi yaitu pasal 156a tentang penodaan agama.

red: adhila