HNW Dorong Pemerintah Ambil Peran untuk Perdamaian Afghanistan

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesigapan dan keberhasilan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang sukses mengevakuasi 26 Warga Negara Indonesia (WNI) di Afghanistan.

HNW, sapaan akrabnya, berharap WNI dan mereka yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan, yang telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (21/8), agar setibanya mereka di Indonesia juga tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara.

Selain itu, lanjut Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini, dengan evakuasi ini juga bukan berarti Indonesia melarikan diri dari tanggung jawab dalam keterlibatan untuk menghadirkan perdamaian dunia, sebagaimana perintah Konstitusi. Tetapi juga sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yaitu melindungi seluruh Bangsa Indonesia apalagi yang berada di daerah konflik, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Baca juga: Menlu Bersama Panglima TNI Sambut Kedatangan WNI dari Afghanistan

“Kesigapan Pemerintah untuk segera mengevakuasi WNI, sebagaimana sudah disuarakan oleh Pimpinan MPR dan Anggota DPR Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, bahkan lebih cepat dan tanpa hambatan dibanding dengan proses evakuasi terhadap WNI di Wuhan saat awal masa pandemi Covid-19. Ini tentu juga berkat hubungan baik Indonesia dengan para pihak di Afghanistan,” ujar HNW melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (21/8/2021).

Oleh karena itu, lanjut HNW, dengan mempertimbangkan hubungan baik yamg sudah terjalin antara Indonesia dengan Afghanistan bahkan dengan Taliban yang pernah secara resmi berkunjung ke Indonesia dan diterima secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan PBNU, maka sewajarnya Menteri Luar Negeri harus terus bersikap konstruktitf untuk mendorong masyarakat dunia membantu menyelesaikan masalah di Afghanistan dengan pendekatan yang oleh Menlu disebut sebagai Afghan-Led dan Afghan-Owned, yaitu dengan mengedepankan maslahat dan kepentingan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian dan solusi dengan melibatkan seluruh pihak di internal Afghanistan.

“Sikap Menlu yang bijak ini penting disuarakan lebih serius dan lebih aktif melalui forum-forum internasional seperti di PBB maupun OKI. Dan karena de facto sekarang Taliban yang ‘menguasai’ Afghanistan tetapi masih ada perlawanan dari Panshir dipimpin oleh Ahmad Mashood dan bekas Wapres Amrullah Sholih, maka penting juga bagi Kemenlu RI untuk melakukan peran lobinya agar bisa dihindarkan perang dan konflik terbuka sesama warga Afghanistan, yang akan makin menyeret Afghanistan kepada kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang makin buruk dan makin menyengsarakan negara dan bangsa Afghanistan,” jelasnya.

Sedangkan kepada Taliban, HNW mengatakan juga penting diingatkan agar mereka dapat belajar dari pengalaman buruk dan citra negatif saat mereka pada 20 tahunan yang lalu pernah memerintah di Afghanistan, dan tidak mengulanginya lagi, dengan sungguh-sungguh mewujudkan janji-janji yang sudah mereka publikasikan sendiri bahwa mereka bukan Taliban yang dulu.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Pemerintah Taliban harus terus membuktikan secara terbuka kepada dunia bahwa sekarang Taliban siap melakukan kebijakan ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang mereka buktikan memasuki dan menguasai Kabul dengan damai tanpa letusan senjata. Selain itu, mereka juga harus merealisasikan janji-janji terbuka mereka terkait penghormatan terhadap hak-hak perempuan, pengampunan umum, jaminan keamanan warga asing, tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat terorisme menyerang atau membahayakan warga dan negara asing, termasuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai daerah transaksi narkoba internasional.

“Itu semua agar benar-benar dilaksanakan dengan serius, demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara Afghanistan dan dampaknya pada hubungan dengan dunia dan masyarakat internasional, dan juga citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tapi sering disalahpahami dengan dikaitkan dengan teror dan terorisme, intoleransi, tak ramah perempuan dan lainnya,” pungkas HNW.

red: adhila