Administrasi tanpa Kedaulatan Tidak Akan Memerdekakan Palestina
Berakhirnya pemerintahan Hamas di Gaza mungkin mengubah siapa yang mengadministrasikannya, tetapi tidak mengubah siapa yang memegang kekuasaan atas kehidupan Palestina.
Sejak saat itu, warga Palestina telah berulang kali didorong untuk menghasilkan kepemimpinan alternatif sementara secara bersamaan menemukan bahwa setiap alternatif dinilai terhadap ujian politik yang terus berubah.
Oleh karena itu, pertanyaannya menjadi lebih besar daripada Hamas itu sendiri: siapa yang sebenarnya diizinkan untuk mewakili warga Palestina?
Jika perwakilan yang terpilih tidak dapat diterima, jika rekonsiliasi atau pemerintah persatuan nasional diperlakukan sebagai ancaman, jika administrasi teknokratis tetap tunduk pada persetujuan eksternal, lalu dari mana sebenarnya legitimasi politik Palestina berasal?
Setiap bangsa memperdebatkan politiknya sendiri. Pemerintah naik dan turun. Pemilu menghasilkan pemenang dan pecundang. Partai politik mendapatkan dan kehilangan dukungan.
Warga Palestina tidak ada bedanya. Mereka tidak setuju atas kepemimpinan, tata kelola, dan strategi seperti orang lain.
Apa yang membedakan kasus Palestina adalah bahwa perdebatan tersebut jarang tetap internal. Sebaliknya, legitimasi institusi politik Palestina telah berulang kali dibentuk oleh aktor eksternal.
Pemerintah Israel yang berturut-turut telah secara konsisten menolak bentuk-bentuk perwakilan politik Palestina yang dapat mengarah pada kedaulatan yang bermakna.
Baik melalui penolakan hasil pemilu Palestina, perluasan permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menentang negara Palestina, atau bersikeras mempertahankan kendali keamanan jangka panjang atas Gaza, polanya adalah membatasi pemerintahan mandiri Palestina daripada mengaktifkannya.
Tidak ada yang harus berpura-pura bahwa pertanyaan ini mudah. Hamas tetap menjadi gerakan bersenjata.
Israel terus mengutip masalah keamanan sebagai pembenaran untuk mempertahankan kendali militer yang luas atas Gaza. Warga Palestina sendiri tetap terpecah atas pertanyaan tentang kepemimpinan dan tata kelola.
Tidak satu pun dari realitas ini menghilang hanya karena Hamas mengusulkan untuk mundur dari administrasi sipil. Tetapi mereka juga tidak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang berhak memutuskan masa depan politik Gaza?
Pertanyaan itu bukan hanya tentang representasi. Ini juga tentang kekuasaan.
