Afrika Harus Boikot Piala Dunia 2026
Sebagaimana dulu memboikot Olimpiade Montreal 1976 untuk mengisolasi Afrika Selatan apartheid, kini benua ini harus menghadapi Amerika Serikat yang terus mendukung perang Israel di Gaza.
Pada 6 Januari, sekelompok 25 anggota parlemen Inggris mengajukan mosi yang mendesak otoritas olahraga global mempertimbangkan pencabutan status tuan rumah Amerika Serikat untuk FIFA World Cup 2026 hingga negara itu menunjukkan kepatuhan terhadap hukum internasional. Langkah ini menyusul meningkatnya tekanan di Eropa terkait iklim politik seputar turnamen yang diperkirakan akan menarik jutaan penonton dan melambangkan kerja sama internasional.
Penyiar Belanda Teun van de Keuken mendukung petisi publik yang menyerukan pengunduran diri dari kompetisi tersebut, sementara anggota parlemen Prancis Eric Coquerel memperingatkan bahwa partisipasi berisiko melegitimasi kebijakan yang, menurutnya, merusak standar hak asasi manusia internasional.
Sorotan besar diarahkan pada kebijakan keras imigrasi Presiden Trump dan berbagai pembatasan kebebasan sipil. Kematian warga Minneapolis, Renee Nicole Good dan Alex Pretti, dalam operasi penegakan imigrasi pada Januari memicu kemarahan nasional dan gelombang protes. Pada 2026, sedikitnya delapan orang ditembak agen imigrasi federal atau meninggal dalam tahanan imigrasi.
Perkembangan ini serius. Namun persoalan yang lebih luas menyangkut kekuasaan dan akuntabilitas—yang melampaui represi domestik dan menjangkau konsekuensi kebijakan luar negeri AS. Perang di Gaza menghadirkan krisis yang jauh lebih dalam.
Selama beberapa dekade, Washington menjadi sekutu internasional paling berpengaruh bagi Israel, menyediakan perlindungan diplomatik, dukungan politik, dan sekitar 3,8 miliar dolar AS bantuan militer setiap tahun. Kemitraan itu membiayai dan membentuk kehancuran yang kini terjadi di wilayah Palestina.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, militer Israel telah menewaskan lebih dari 72.032 warga Palestina, melukai 171.661 orang, serta menghancurkan atau merusak parah sebagian besar perumahan, sekolah, rumah sakit, sistem air, dan infrastruktur sipil dasar di Gaza. Hampir 90 persen penduduk Gaza—sekitar 1,9 juta orang—telah mengungsi, banyak di antaranya berulang kali, seiring pemboman bergerak di seluruh wilayah. Sementara itu, pasukan Israel dan pemukim bersenjata meningkatkan penggerebekan, perampasan lahan pertanian, serta pembatasan pergerakan di komunitas Palestina di Jenin, Nablus, Hebron, dan Lembah Yordan di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut banyak pihak, Israel sedang melakukan genosida.
Di seluruh Afrika, serangan berat ini memiliki resonansi historis mendalam, karena kompetisi olahraga terorganisasi kerap tak terpisahkan dari perjuangan pembebasan.
Pada 16 Juni 1976, Hastings Ndlovu yang berusia 15 tahun bergabung dengan ribuan pelajar di Soweto memprotes kebijakan pendidikan bahasa Afrikaans. Di akhir hari itu, ia tewas ditembak polisi yang melepaskan tembakan ke arah pelajar tak bersenjata.
Ia dibunuh oleh rezim yang memandang anak-anak Afrika sebagai ancaman politik, bukan sebagai pelajar atau bahkan manusia. Polisi menewaskan 575 remaja dan melukai ribuan lainnya hari itu, namun pertumpahan darah tersebut tidak menghentikan hubungan diplomatik dan olahraga antara negara apartheid dan sejumlah sekutu Barat.
Beberapa minggu kemudian, tim rugby nasional Selandia Baru, All Blacks, mendarat di Bandara Jan Smuts, Johannesburg, pada 25 Juni untuk memainkan pertandingan di republik yang tersegregasi tersebut.
Tur itu memicu kemarahan banyak pemerintahan muda Afrika. Dalam hitungan minggu, gelombang protes mencapai Olimpiade Montreal 1976 di Kanada. Dua puluh dua negara Afrika menarik diri setelah Presiden Michael Morris dan Komite Olimpiade Internasional memilih tidak bertindak terhadap Selandia Baru.
