Aneh, Prabowo Tolak Bantuan Luar Negeri untuk Bencana di Sumatra
Beberapa ahli menyatakan bahwa bantuan asing untuk mengatasi bencana besar di sebuah negara adalah hal yang wajar. Prof. Dwikorita Karnawati (pakar kebencanaan, Kepala BMKG) berulang kali menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana, namun bencana berskala besar dan simultan sering melampaui kapasitas nasional, terutama pada fase awal (golden time).
Menurutnya, bantuan asing bukan karena Indonesia lemah, tetapi karena bencana di Sumatra sering bersifat multihazard (banjir, longsor, gempa, cuaca ekstrem), infrastruktur rusak serentak dan akses ke wilayah terdampak terbatas. Dalam kondisi seperti ini, dukungan alat berat, logistik, dan teknologi asing sangat krusial untuk mempercepat penyelamatan korban.
Pakar Hukum Internasional dari UI, Prof. Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa menerima bantuan asing saat bencana tidak melanggar kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa penolakan tanpa alasan darurat yang jelas bisa dipandang mengabaikan kewajiban kemanusiaan. Ia menyebutkan bahwa Indonesia sendiri sering membantu negara lain saat bencana, sehingga secara etis dan diplomatik wajar bila Indonesia juga menerima bantuan.
Dr. Eko Teguh Paripurno mantan pejabat BNPB dan peneliti kebencanaan menyatakan bahwa tanpa bantuan internasional, pemulihan Aceh pascatsunami 2004 akan memakan waktu jauh lebih lama dan korban bisa lebih besar. Menurutnya, Aceh saat itu justru bangkit lebih cepat karena kolaborasi global.
Prof. Budi Susilo Supandji (ahli kebijakan publik dan manajemen bencana) menjelaskan bahwa bencana di Sumatra ini memerlukan bantuan asing bukan hanya untuk darurat, tetapi juga untuk teknologi mitigasi, sistem peringatan dini dan penguatan ketahanan komunitas.
Banyaknya pakar yang mendukung dibukanya bantuan asing untuk menanggulangi bencana di Sumatra ini, membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa Presiden Prabowo kini menolak bantuan asing? Apakah ia takut ketahuan pihak asing bila kemudian ditemukan bahwa salah satu penyebab banjir utama adalah karena perluasan perkebunan kelapa sawit (dimana Presiden ikut memiliki) yang ugal-ugalan? Apakah Presiden takut dikatakan Indonesia dikatakan sebagai negara lemah atau miskin?
Yang jelas Presiden Prabowo ini memang dimana-mana kampanye bahwa Indonesia ini kaya, kuat dan hebat. Baru-baru ini Prabowo berkomitmen menyumbang 1 miliar dolar (setara sekitar Rp16,6 triliun) untuk konservasi hutan tropis di Brasil. Prabowo juga tidak segan-segan mengeluarkan duit triliunan untuk pembelian pesawat dan alat-alat militer yang canggih lainnya.
Ketika Prabowo menolak bantuan asing, Irine Wardani reporter CNN Indonesia yang melaporkan secara langsung dari pelosok lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh pada 17 Desember 2025 kemarin menangis. Ia tidak kuasa menahan air matanya melihat beberapa orang dewasa dan anak-anak yang tidak memperoleh makanan ‘beberapa hari’.
Sayangnya Prabowo mungkin tidak melihat laporan dari wartawan CNN Indonesia itu. Wallahu alimun hakim.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
