Aneh, Prabowo Tolak Bantuan Luar Negeri untuk Bencana di Sumatra

Entah apa yang ada dalam benak Presiden Prabowo. Ia mengumumkan dengan tegas bahwa menolak bantuan luar negeri (asing) dalam bencana banjir di Sumatra. Menurutnya, Indonesia masih mampu untuk menangani sendiri. Kabarnya pemerintah menyiapkan anggaran sampai 60 triliun untuk mengatasi bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh ini.

Kebijakan Prabowo ini menjadikan Mendagri Tito Karnavian menolak bantuan dari negeri jiran dari Malaysia.

Mendagri boleh nurut pada presiden. Tapi tidak bagi Gubernur Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan bahwa Aceh menerima bantuan dari Malaysia untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut.

Bantuan yang telah tiba termasuk sekitar tiga ton obat-obatan, pakaian, makanan, serta tim tenaga medis seperti dokter dan perawat yang dikirim dari organisasi kemanusiaan dan relawan asal Kuala Lumpur, Malaysia. Totalnya sekitar Tiga ton bahan bantuan tersebut telah diserahkan dan akan dibagikan ke beberapa kabupaten/kota terdampak bencana.

Selain itu, terdapat donasi berupa pakaian senilai sekitar Rp2 miliar (500.000 ringgit Malaysia) yang disumbangkan oleh seorang konglomerat Malaysia melalui komunitas Aceh di Malaysia untuk masyarakat Aceh yang terdampak.

Beda presiden, beda kebijakan. Pada saat tsunami besar 26 Desember 2004 yang menghancurkan Aceh dan beberapa wilayah lain, Presiden SBY membuka peluang pihak asing untuk turut serta membantu. Respons dunia datang dengan cepat saat itu.

Sekitar 56 negara mengirimkan bantuan dalam bentuk personel SAR, tim medis, logistik, dan dana rekonstruksi. Bantuan ini bukan hanya menyuplai kebutuhan mendesak, tetapi juga mendukung fase rekonstruksi jangka panjang — dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan. Kerja sama internasional pada masa itu menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pemulihan di Aceh.

Alasan teknis dan praktis untuk menerima bantuan asing sangat sederhana. Pertama, kapasitas lokal seringkali kewalahan pada tahap awal: kebutuhan akan alat berat untuk evakuasi, penyelam atau anjing pelacak untuk mencari korban, stok obat-obatan, dan rumah penampungan darurat bisa melampaui kemampuan pemerintah daerah.

Kedua, bantuan luar tidak selalu berarti campur tangan politik — banyak organisasi internasional, badan PBB, dan NGO bekerja dengan prinsip netralitas dan fokus pada nyawa manusia.

Ketiga, bantuan menunjukkan rasa kemanusiaan universal: ketika negara lain mengulurkan tangan, itu simbol bahwa kemanusiaan lebih kuat daripada sengketa politik. Para ahli kemanusiaan menyarankan pendekatan solidaritas — bukan sekadar charity — yang menghormati kedaulatan negara penerima sambil memastikan kebutuhan korban terpenuhi.

Kerjasama antar negara dalam mengatasi bencana adalah hal yang lumrah dalam dunia internasional. Ketika gempa dahsyat mengguncang Turkiye dan Suriah pada Februari 2023, ratusan tim SAR asing, peralatan, hingga dukungan logistik mengalir dari puluhan negara—mengangkat korban dari reruntuhan dan membantu fase darurat yang sangat kritis.

Demikian juga, bencana seperti gempa Haiti 2010 dan gempa Nepal 2015 menunjukkan bahwa respon internasional dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Pengalaman-pengalaman ini menegaskan: bantuan internasional, bila dikelola dengan baik, mempercepat penyelamatan dan pemulihan.