Bandul Sejarah Berayun di Altar Kekuasaan
Strategi Rekonsiliasi Era Baru
Logika realpolitik ini memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat ketika terjadi suksesi kepemimpinan nasional. Publik sempat berspekulasi bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kedekatan historis dengan trah Orde Baru sebagai mantan menantu Soeharto, jalannya jarum jam sejarah akan kembali diputar balik ke era masa lalu.
Jika Prabowo merasa posisinya sudah cukup kuat, bukan tidak mungkin keppres warisan Jokowi itu akan ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan.
Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan kejutan yang berbeda. Alih-alih menyulut api permusuhan ideologis yang baru, Presiden Prabowo Subianto justru memilih jalan tengah yang pragmatis berupa rekonsiliasi narasi sejarah.
Ia hadir langsung memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni di Gedung Pancasila, Jakarta, sebuah sinyal jelas bahwa status quo tanggal tersebut akan tetap dipertahankan.
Dalam berbagai pidato resminya, Prabowo bahkan tidak canggung mengutip doktrin-doktrin Bung Karno, terutama mengenai prinsip “Berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri. Langkah ini dibaca para analis sebagai strategi politik tingkat tinggi.
Mengubah hari libur nasional yang sudah telanjur melekat di benak jutaan masyarakat hanya akan membuang energi politik secara percuma dan memicu kegaduhan yang tidak produktif bagi stabilitas ekonomi nasional.
Membumikan Ideologi Lewat Jalur Ekonomi
Rezim saat ini tampaknya sadar betul bahwa perdebatan mengenai penanggalan hari lahir sudah menemui titik jenuh di tingkat akar rumput. Daripada terjebak dalam labirin kontroversi masa lalu antara Orde Lama and Orde Baru, fokus pemerintah kini dialihkan pada redefinisi substansi Pancasila ke ranah yang lebih taktis, yaitu sektor perekonomian.
Narasi 1 Juni kini dibungkus dengan program kerja nyata yang menyentuh urusan perut masyarakat.
Pemerintah mulai gencar mengampanyekan konsep “Ekonomi Pancasila” sebagai antitesis dari sistem kapitalisme global. Implementasinya diwujudkan lewat program-program populis seperti perluasan Koperasi Desa Merah Putih serta percepatan hilirisasi industri nasional.
Ideologi tidak lagi didebatkan di ruang seminar yang elitis, melainkan dipaksa bekerja di pasar-pasar tradisional dan pabrik-pabrik pengolahan komoditas.
Pada akhirnya, sejarah memang ditulis oleh sang pemenang, tetapi pemenang yang cerdas tahu bagaimana cara memanfaatkan warisan rival masa lalunya demi memperkuat legitimasinya sendiri. Hari Lahir Pancasila 1 Juni kini tak lagi sekadar menjadi milik satu faksi politik, melainkan telah diadopsi, diwarnai, dan dikonversi oleh penguasa hari ini sebagai instrumen pemersatu sekaligus motor penggerak stabilitas nasional.[]
