Pancasila Hilang di Mana?
Oleh: Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah
Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tahun. Semoga peringatan hari kelahiran Pancasila tidak berhenti pada kemegahan upacara dan pidato kata-kata, sementara agenda terpenting mengenai implementasi nilai-nilai luhur Pancasila terabaikan di dunia nyata. Tuntutan utamanya ialah lahirnya gerakan politik yang kuat secara kolektif dan tersistem untuk mewujudkan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.
Pancasila mesti benar-benar dijadikan praktik hidup pribadi, kolektif, dan sistem bernegara. Bagaimana mewujudkan praktik berpolitik yang menggambarkan Pancasila? Yakni politik berbasis musyawarah dan hikmah kebijaksanaan, bukan politik kuasa untuk menang-menangan. Mengelola partai politik mesti menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sebagaimana terkandung dalam lima sila Pancasila.
Negara membentuk lembaga untuk pembinaan ideologi Pancasila. Apakah nilai dasar Pancasila terbukti dilembagakan dalam sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penyelenggaraan ketatanegaraan secara nyata?
Melembagakan Pancasila cukup pada pokok-pokok nilai dasarnya yang melahirkan alam pikiran, etika, dan orientasi kebijakan yang adiluhung. Melembagakan nilai Pancasila tidak perlu detail dan diarahkan menjadi pedoman praktis ala Orde Baru.
Pancasila itu ideologi moderat, dengan seluruh nilai dari lima silanya bersifat tengahan yang tidak ekstrem. Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, dan kapitalistik, maupun marxisme dan ideologi ekstrem lainnya.
Pancasila sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Paham Pancasila moderat dalam memandang agama, tidak anti dan alergi agama. Karenanya, pandangan tentang Pancasila maupun paham kebangsaan dan kenegaraan harus tetap moderat, tidak dibawa ke kanan atau ke kiri.
Pancasila mesti menjadi nilai dasar membangun Indonesia. Refleksikan apakah arah dan kebijakan pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah berbagai perundang-undangan, peraturan, dan cara mengelola pemerintahan berbanding lurus dengan Pancasila?
Jangan sampai berbagai produk perundang-undangan dan kebijakan strategis negara lebih berkiblat pada kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan hajat hidup orang banyak dan nilai luhur Pancasila.
Pancasila penting dibumikan ke dunia nyata Indonesia. Indonesia masih memiliki masalah serius yang bersifat struktural. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, dan praktik oligarki masih menjadi problem serius di negeri tercinta.
Apakah ada kebijakan signifikan untuk memecahkan masalah krusial itu secara masif dan sistematis dari pusat sampai daerah?
Agenda utama yang diperlukan saat ini ialah implementasi Pancasila secara serius dan sistemis dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Kuncinya terletak pada komitmen dan ikhtiar optimal seluruh aktor pelaksana Pancasila, yakni para pejabat dan seluruh elite negeri yang mengawal Republik ini.
