Bentrok Pekerja Lokal vs TKA China di Morowali Utara, Buya Anwar Abbas: PT GNI Terkesan Tidak Patuh

Jakarta (SI Online) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Dr. Anwar Abbas mengatakan PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulteng, patut dicurigai telah melakukan berbagai kemungkinan tindak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Menurut Buya Anwar, tidak mustahil negara dan rakyat Indonesia merugi akibat tindakan PT GNI. Ketua PP Muhammadiyah ini juga menyesalkan PT GNI yang terkesan tak tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Hal itu merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta PT GNI bersikap terbuka dalam menyediakan data terkait usahanya kepada pemerintah. Baca juga: Bentrok Pekerja Lokal vs TKA China di PT GNI, Dua Orang Tewas "Ini tentu sangat kita sesalkan karena PT GNI terkesan tidak tunduk dan tidak patuh kepada ketentuan yang ada dalam negara RI sehingga sangat patut dicurigai berbagai kemungkinan tindak penyelewengan dan pelanggaran hukum telah mereka lakukan sehingga tidak mustahil akibat dari tindakan mereka negara dan rakyat Indonesia telah dirugikan," ungkap Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/01/2023). Buya Anwar mengingatkan, konstitusi negara yang tercantum pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 dengan tegas menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Pertanyaannya seberapa besar hasil dari pengolahan SDA (sumber daya alam) tersebut yang didapat oleh negara kita dan oleh mereka. Apakah tidak mungkin terjadi di mana jumlah dan nilai yang mereka keruk dan ambil serta bawa ke Tiongkok (China) sana jauh lebih besar dari yang mereka laporkan kepada pemerintah," jelas Buya Anwar. Mantan Sekjen MUI ini pun mempertanyakan pihak yang mengontrol dan mengawasi hal tersebut. Serta, kemungkinan petugas dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sehingga dapat dijamin tidak akan terjadi kebocoran yang merugikan rakyat dan negara. Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan penggunaan tenaga kerja pada PT GNI. Menurut Buya Anwar, semua pekerjaan yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia mestinya jangan diberikan kepada tenaga kerja asing. Sebab, kata dia, hal itu jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai dan semangat yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. "Tetapi dalam hal ini PT GNI tampaknya belum melaksanakannya, ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja asing dari Tiongkok (China) yang bekerja di sana sehingga hal demikian tentu jelas akan menyakiti hati kita sebagai rakyat terutama para pekerja yang berasal dari Indonesia di PT GNI tersebut," terang dia. Buya Anwar berharap agar pemerintah bisa menata ulang kembali hal-hal yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh PT GNI. Pemerintah, jelas dia, dalam hal ini tidak boleh tunduk kepada para investor asing. Hal itu karena kita adalah negara dan bangsa yang berdaulat. Sehingga mereka harus hormatinya. []

SHARE:

Artikel Terkait

BKsPPI Hadiri Rapat Wantim MUI, Bahas Isu Strategis dan Global

RS Islam Bogor Raih Akreditasi sebagai RS Syariah Pertama di Bogor

MUI Harus Tegas, RUU Larangan Minol Harus Segera Disahkan

Ketua MUI: Hentikan Impor Produk Israel