NUIM HIDAYAT

Anwar Ibrahim Berani Lawan Israel, Prabowo?

Oleh: Nuim Hidayat (Direktur Forum Studi Sosial Politik)

Sikap tegas Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang melarang warga Israel berkunjung ke negaranya membuat dirinya dijuluki Macan Asia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mendapat julukan dari netizen sebagai Meong Lansia.

Pada 15 Juli 2026, PM Malaysia Anwar Ibrahim berbicara kepada wartawan di Kuala Lumpur setelah muncul laporan bahwa sejumlah warga negara Israel masuk ke Johor. Warga berkewarganegaraan ganda itu diduga menggunakan paspor negara lain untuk menembus perbatasan.

Anwar menegaskan bahwa pemerintah sedang menyelidiki kasus tersebut. Ia berjanji akan mengambil tindakan sesuai kebijakan Malaysia yang tidak mengakui entitas Israel.

“Kami sedang menyelidiki. Kami tidak akan mengizinkannya,” ujar Anwar.

“Jika memang ada, tindakan harus diambil,” tambahnya. “Jika ada warga negara Israel, karena kami tidak mengakui Israel, mereka akan segera dideportasi,” tegasnya.

Pernyataan Anwar Ibrahim tersebut langsung mendapat respons keras dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Delapan anggota DPR AS (U.S. House of Representatives) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada 21 Juli 2026.

Para anggota Kongres itu menyatakan keprihatinan atas pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai deportasi warga negara Israel. Mereka menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dan agama, serta bertentangan dengan nilai-nilai Amerika Serikat.

Surat tersebut juga menyoroti hubungan diplomatik antara Malaysia dan Hamas. Para penandatangan menulis bahwa Malaysia memiliki hubungan terbuka dengan Hamas dan mengutip laporan lama mengenai pelatihan anggota Hamas di sana.

Membela argumennya, mereka menilai Malaysia menyambut teroris tetapi menargetkan orang Yahudi. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa Malaysia menerima bantuan keamanan dari AS melalui program International Military Education and Training (IMET).

Para anggota Kongres meminta Departemen Luar Negeri AS menjelaskan langkah yang akan diambil terhadap Malaysia. Mereka juga mendesak evaluasi apakah hubungan AS–Malaysia masih menguntungkan, serta mengancam penghentian pendanaan program IMET jika kebijakan tersebut tidak diubah.

Mendapat tekanan dari para anggota Kongres Amerika Serikat, PM Malaysia tampak tidak peduli. Pada 22 Juli 2026 di Seremban, Negeri Sembilan, Anwar kembali menegaskan komitmen negaranya secara terbuka.

“Kami tidak akan mengizinkan satu pun warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia,” kata Anwar.

Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bukan hal baru, melainkan telah berlaku selama puluhan tahun. Malaysia adalah negara berdaulat yang tidak melanggar hukum internasional, sehingga ancaman anggota Kongres AS tidak akan mengubah pendirian mereka.

1 2Laman berikutnya
Back to top button