Fahri Hamzah: Penguasa Harus Mengeja Kembali Demokrasi Indonesia
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.
Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol.
“Ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).
Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.
“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.
Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.
“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda good looking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.
Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad Saw.
“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!,” katanya.
