Demokrasi Kita Jangan Terseret Liberal
Sejarah mencatat bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan liberalisme. Demokrasi Athena kuno misalnya, adalah demokrasi langsung yang menekankan partisipasi warga, tetapi memiliki batasan sosial dan moral tertentu.
Demokrasi di Amerika Serikat juga mengalami perubahan—pada awalnya dibangun atas fondasi nilai-nilai agama dan komunitas, kemudian berubah menjadi demokrasi liberal yang menekankan kebebasan tanpa batas, terutama setelah Revolusi Industri dan gerakan kapitalisme modern.
Di Indonesia, demokrasi memiliki sejarah yang unik. Para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan Indonesia menjadi negara liberal. Pancasila dirumuskan untuk menjadi jalan tengah, yakni demokrasi yang menyeimbangkan antara kebebasan, moralitas, kepentingan rakyat, musyawarah, dan nilai-nilai ketuhanan. Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan sekadar meniru Barat: “Demokrasi kita bukan demokrasi Barat. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong.”
Sementara itu, Bung Hatta berkali-kali menolak liberalisme ekonomi dan liberalisme politik karena dinilai tidak sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia yang komunal.
Beberapa gejala menunjukkan bahwa Indonesia mulai terdorong ke arah demokrasi liberal:
- Politik identitas kepentingan kelompok kecil —di mana suara mayoritas sering dianggap tidak relevan jika bertentangan dengan ide-ide kebebasan ala Barat.
- Kebebasan tanpa batas di media sosial —yang sering menabrak etika, merusak kehormatan, bahkan menghina agama.
- Komersialisasi politik —demokrasi liberal cenderung memunculkan politik uang karena orientasinya adalah persaingan bebas.
- Pengaruh lembaga asing —sejumlah lembaga donor internasional mendorong nilai-nilai demokrasi liberal sebagai standar universal, padahal tidak semua cocok dengan kultur Indonesia.
Prof. Yudi Latif, ahli Pancasila, berulang kali menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai Ketuhanan dan musyawarah: “Demokrasi harus berakar pada kearifan lokal dan moralitas bangsa. Demokrasi tanpa nilai hanyalah prosedur kosong.”
Ahli politik internasional seperti Samuel P. Huntington dalam “The Clash of Civilizations” juga mengingatkan bahwa tidak ada satu bentuk demokrasi yang cocok untuk semua bangsa. Setiap peradaban memiliki dasar nilai yang berbeda.
Sementara itu, Amartya Sen, ekonom peraih Nobel, menyatakan bahwa demokrasi harus dikaitkan dengan nilai-nilai budaya setempat agar tidak kehilangan arah moral.
Dalam tradisi Islam, konsep syura (musyawarah) adalah bentuk demokrasi yang menghormati kebijaksanaan kolektif, tetapi tetap berada dalam bingkai syariat.
Imam Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah” menekankan pentingnya kepemimpinan yang tunduk pada nilai-nilai ilahi, bukan pada kehendak bebas manusia semata.
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, “Kekuasaan harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak akan tegak tanpa nilai-nilai agama.”
