Mahasiswa India Patahkan Citra ‘Tak Terkalahkan’ Modi?
Mundurnya menteri pendidikan menjadi kekalahan politik yang jarang terjadi bagi Modi, sosok yang otoritasnya dibangun di atas citra seorang pemimpin yang tidak pernah tunduk pada tekanan.
JAKARTA (Suaraislam.id)— Perayaan meletus di Delhi setelah Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri pasca-gelombang aksi protes pemuda selama berhari-hari.
Unjuk rasa tersebut menuntut pengunduran dirinya atas kebocoran soal ujian nasional pada bulan Mei lalu yang berdampak pada sekitar dua juta siswa.
Pengunduran diri ini menandai pukulan langka namun signifikan terhadap citra “tak terkalahkan” milik Perdana Menteri Narendra Modi.
Baca juga: Di Balik Aksi Protes ‘Kecoak’ yang Menantang Pemerintahan Modi di India
Bagi seorang perdana menteri yang membangun otoritasnya di atas citra kendali yang tak tergoyahkan—serta merek politik yang bertumpu pada semangat nasionalisme Hindu dan persepsi bahwa tidak ada protes jalanan yang mampu menggesernya—para analis menilai pengunduran diri ini sebagai kekalahan yang jarang terjadi sekaligus menyakitkan.
Pendiri Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, menyindir partai BJP milik Modi pada Sabtu (25/7/2026).
“Kita semua mewujudkan hal ini bersama-sama. Apa yang biasa orang-orang ini katakan? Bahwa pengunduran diri tidak akan pernah terjadi di bawah pemerintahan ini. Apa yang mereka katakan? Pengunduran diri tidak terjadi di bawah pemerintahan ini,” tegasnya.
Ketika puluhan ribu mahasiswa berkemah di Jantar Mantar, ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang berbaris menuju Parlemen pekan lalu, dan ketika seruan “Down with Modi” bergema, perdana menteri “paling berkuasa” di India dalam beberapa dekade terakhir itu tetap bungkam.
Modi akhirnya memecah kebisuannya pada 23 Juli 2026 malam melalui sebuah pesan video. Sekretaris Jenderal partai oposisi utama India, Kongres, Jairam Ramesh, secara tajam menyoroti bahwa Modi bahkan gagal menyebutkan aksi protes mahasiswa maupun kebrutalan polisi yang digunakan terhadap mereka.
Analis politik dari The Quint, Aditya Menon, mencatat bahwa fokus protes telah bergeser secara nyata, dari Dharmendra Pradhan ke Modi sendiri. Dari sudut pandang pemerintah, memecat Pradhan merupakan penyimpangan besar dari kebijakannya yang tidak pernah mau menerima kesalahan.
Pemerintah sebelumnya pernah melakukan U-turn atau balik arah atas undang-undang pertanian pada tahun 2020 setelah protes yang berlangsung hampir 18 bulan.
Namun kali ini, pemerintah bergerak lebih cepat. Beban politik yang ditanggung pun mungkin terbukti lebih dalam.
Kebisuan Sang Perdana Menteri
Kebisuan Modi sendiri merupakan sebuah strategi, dan strategi itu telah gagal. The Print mencatat bahwa pemerintah Modi sebelumnya menolak untuk sekadar mengakui keberadaan aksi protes tersebut. Kalkulasinya adalah gerakan jalanan tidak boleh dibiarkan mendikte pemerintahannya; namun hal itu justru menciptakan “keretakan pada citra PM Modi”.
