HNW: Jangan Abaikan Peran NU dan Muhammadiyah dalam Pendidikan
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Program itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, dua organisasi massa terbesar di Indonesia yang berjasa besar dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.
HNW meminta Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 Miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
“Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat Korona!”, ujar HNW dalam keterangan tertulisnya kepada Suara Islam Online, Kamis (23/7/2020).
HNW mengingatkan bahwa 30-40% pembiayaan negara di masa Pandemi ini berasal dari utang, hal itu dikarenakan defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp 1000 Triliun sesuai Perpres 72/2020. Dalam kondisi tersebut diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah. Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk lembaga/ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 Miliar.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan hati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR Perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima “hibah” kelas gajah dari program ini.
Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.
“Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang Pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi,” tutur HNW.
Menurutnya, jangan sampai peran dan pendapat mereka diabaikan, dengan track record yang mensejarah itu tidak dipentingkan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru, dengan menggunakan anggaran tinggi di masa pandemi.
“Justru melibatkan organisasi-organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan pendidikan seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisir program-programnya. Juga bisa menghadirkan pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi COVID-19”, pungkas HNW.
red: adhila
