Gagasan Pembentukan NATO Islam
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.
Wacana pembentukan aliansi militer negara-negara Muslim yang kerap disebut “NATO Islam” kembali mengemuka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyerukan pembentukan “front keamanan bersatu” saat berkunjung ke Pakistan pada Juni 2026.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Pezeshkian menyatakan Iran mengulurkan “tangan persahabatan”. Langkah ini ditujukan untuk membangun struktur keamanan regional baru yang berakar pada dialog, saling menghormati, dan kerja sama.
Pezeshkian juga menegaskan bahwa perdamaian abadi di Asia Barat hanya bisa terwujud tanpa intervensi eksternal. Jika aliansi ini terwujud, mereka akan menguasai dua jalur ekonomi strategis: Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz.
Terkait gagasan itu, Pezeshkian menyebut Iran telah berdiskusi dengan Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Ia menegaskan keyakinannya bahwa umat Islam harus membentuk front bersatu.
Poros Strategis
Inti dari wacana NATO Islam versi paling realistis saat ini adalah poros strategis yang menghimpun Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Qatar dan Mesir menjadi kandidat kuat berikutnya.
Pembagian peran dalam aliansi ini terdengar ideal. Arab Saudi dan Qatar menyokong pendanaan, Pakistan menyumbang kapabilitas nuklir dan rudal balistik, sementara Turki memberikan keahlian militer serta industri pertahanan canggih.
Pada 17 September 2025, Pakistan dan Arab Saudi menandatangani perjanjian pertahanan strategis. Isinya menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara.
Klausul ini mirip dengan prinsip pertahanan kolektif pada Pasal 5 Pakta NATO. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif bahkan menyatakan siap berbagi kemampuan pencegahan dari senjata nuklirnya untuk melindungi Arab Saudi.
Namun, aliansi ini memiliki kelemahan mendasar. Pakistan sejauh ini tetap berada di bawah kendali pengaruh pertahanan Amerika Serikat.
Pentagon memiliki pengaruh signifikan atas pengambilan keputusan strategis Islamabad, terutama terkait aset nuklirnya. Hal ini membuat Pakistan sulit memberikan dukungan militer tanpa persetujuan AS.
Sementara itu, Turki sebagai anggota NATO tidak mungkin berpartisipasi dalam aliansi paralel yang menargetkan kepentingan Barat. Kepercayaan yang tulus di antara para anggotanya juga masih jauh dari cukup.
