Satu Geografi, Dua Negara: Pendekatan Keamanan Arab Saudi terhadap Sudan
Riyadh memandang persatuan dan stabilitas Sudan tidak dapat dipisahkan dari keamanannya sendiri di seberang Laut Merah.
Oleh: Suleiman Al-Aqili, Jurnalis, pengamat, dan anggota Asosiasi Ilmu Politik Arab Saudi.
Laut Merah tidak mengenal batas-batas politik sebagaimana yang digambar pada peta. Sebaliknya, wilayah perairan ini mengikat setiap negara di pesisirnya ke dalam takdir bersama dengan tetangganya di seberang lautan.
Ketika pantai barat laut ini berguncang, pantai timur tidak akan tinggal diam. Ini adalah realitas geopolitik keras yang dipahami dengan baik oleh Arab Saudi melalui pengalaman berdekade-dekade menangani krisis di Tanduk Afrika dan Yaman.
Melalui pemahaman mendalam tentang geografi sebagai takdir bersama inilah, perjanjian pembentukan Dewan Koordinasi Saudi-Sudan dibaca. Perjanjian tersebut resmi ditandatangani di Riyadh pada tanggal 17 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi ekspresi kelembagaan dari keyakinan kuat Arab Saudi: stabilitas Sudan yang bersatu sangat penting bagi stabilitas kerajaan itu sendiri. Runtuhnya atau terpecahnya Sudan secara tidak terhindarkan akan menjadi krisis keamanan nasional bagi Arab Saudi.
Ikatan Sejarah dan Kesamaan Budaya
Jauh sebelum pertimbangan strategis dan krisis geopolitik mengemuka, rakyat Saudi memandang masyarakat Sudan dengan rasa hormat yang besar. Masyarakat Saudi merasa sangat dekat dengan warga Sudan.
Sejak masa awal, warga Hijaz telah berbagi ciri budaya dan bahasa dengan masyarakat di seberang Laut Merah, khususnya rakyat Sudan. Sepanjang sejarah modern, hubungan kedua negara tidak pernah ditandai oleh krisis yang serius.
Hubungan kedua negara dibedakan oleh fakta sejarah yang unik: tidak pernah menyaksikan krisis politik antara kedua negara maupun rakyatnya. Hubungan pengecualian ini berakar pada ikatan agama, budaya, dan sosial yang bertahan menghadapi badai regional.
Arab Saudi selalu berdiri di samping rakyat Sudan dalam setiap cobaan, termasuk banjir Sungai Nil, bencana alam, serta krisis dan perang saudara. Hal ini menciptakan jalinan ikatan manusia yang melampaui kepentingan politik sempit.
Warisan sejarah yang unik inilah yang membuat mediasi Arab Saudi disambut baik oleh kedua belah pihak saat perang pecah. Platform Jeddah kemudian bekerja keras untuk meredakan konflik dan menangani krisis kemanusiaan.
Posisi Arab Saudi saat ini terhadap Sudan bukan sekadar hasil dari kalkulasi strategis atau politik yang dingin. Hal ini merupakan perpanjangan alami dari hubungan yang telah hidup di hati masyarakat sebelum diterjemahkan ke dalam lembaga.
Kerangka Kerja Kemitraan Strategis
Hubungan ini berpuncak pada Dewan Koordinasi Saudi-Sudan, yang perjanjian pendiriannya ditandatangani di Riyadh pada 17 Agustus 2026 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud dan Mohieddin Salem.
Para sumber menyebutkan bahwa dewan ini bukan sekadar kerangka kerja diplomatik konvensional, melainkan sebuah platform kelembagaan komprehensif. Lembaga ini bertugas mengawasi 10 bidang strategis utama demi mempererat kemitraan.
Bidang-bidang tersebut mencerminkan kedalaman kemitraan kedua negara dan keinginan untuk bergerak dari dukungan politik dan kemanusiaan menuju kemitraan jangka panjang. Kerja sama ini mencakup sektor strategis, ekonomi, dan investasi.
