KDMP, Program untuk Siapa?
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan program nasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dirancang sebagai pusat layanan ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, koperasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa.
Namun, berdasarkan fakta di lapangan, implementasi program ini memunculkan berbagai polemik. Sejumlah koperasi dinilai berada di lokasi yang kurang strategis sehingga dikhawatirkan menghambat operasionalnya.
Beberapa koperasi yang sedang dibangun juga ada yang mangkrak. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dan dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek turut menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, pelatihan bergaya militer bagi calon manajer KDMP menuai kritik tajam. Pelatihan tersebut menuai sorotan setelah menyebabkan lima peserta meninggal dunia.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, pemerintah memberikan sinyal akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Evaluasi itu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Pemerintah juga berencana melakukan pengembangan dan penyempurnaan. Langkah ini diambil agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Dengan tindakan tersebut, diharapkan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tercapai secara optimal. Namun, pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat berisiko gagal mencapai tujuan.
Program yang dirancang secara top-down (dari atas ke bawah) sering kali mengabaikan kondisi dan potensi setiap desa. Akibatnya, masyarakat kurang merasa memiliki sehingga partisipasi dalam pengelolaan koperasi menjadi rendah.
Kondisi tersebut dapat membuat koperasi tidak efektif dalam menggerakkan perekonomian desa. Dalam sistem kapitalisme, proyek-proyek berskala besar memang sering kali menghadapi berbagai persoalan pelaksanaan.
Besarnya anggaran yang dialokasikan menuntut mekanisme pengawasan yang kompleks dan tidak mudah dijalankan. Situasi ini dapat membuka peluang terjadinya inefisiensi dan penyimpangan anggaran.
Akibatnya, tujuan pembangunan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Kebijakan semacam ini juga dinilai cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.
Kelompok tersebut sering kali memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan masyarakat luas. Sementara itu, masyarakat di tingkat bawah belum tentu merasakan dampak ekonomi yang signifikan.
