Kekuasaan dan Jarak Rakyat

Oleh: Fajri, S.Pd.I., M.Ag., Gr. (Guru & Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry) Sebuah gestur kecil belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam potongan video yang beredar, Presiden Prabowo Subianto terlihat mengulurkan tangan untuk tos dengan seorang warga, tetapi tangan itu justru ditepis. Potongan video tersebut melahirkan beragam tafsir. Namun, kita perlu berhati-hati membaca peristiwa ini karena satu gerakan tangan tidak cukup untuk menyimpulkan sikap seluruh masyarakat. Kita juga tidak mengetahui alasan pasti warga tersebut melakukan tindakan itu. Meski demikian, sebuah gestur tidak harus mewakili seluruh rakyat untuk menjadi bahan renungan. Hal yang menarik bukan semata-mata tangan yang ditepis, melainkan respons warga yang tidak sesuai harapan saat berhadapan dengan simbol kedekatan kekuasaan. Dalam politik, kedekatan kini semakin mudah dipertontonkan. Pemimpin turun ke pasar, menyapa, bersalaman, tos, hingga makan bersama masyarakat sebelum kamera mengabadikannya. Dalam hitungan menit, pertemuan tersebut berubah menjadi gambar yang menyebar ke jutaan orang. Kamera membuat kekuasaan terlihat lebih dekat, meski hal itu tidak selalu berarti benar-benar dekat. Di sinilah politik hari ini menghadapi persoalan yang berbeda. Kekuasaan tidak hanya dituntut hadir, tetapi juga dituntut terlihat hadir. Sapaan dan aksi turun ke masyarakat harus menjadi gambar serta potongan video yang beredar di media sosial. Kedekatan kemudian memiliki dua ukuran, yakni kedekatan visual dan kedekatan substantif. Kedekatan visual dapat terjadi dalam beberapa detik, sedangkan kedekatan substantif membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Kedekatan visual dapat ditangkap kamera, sementara kedekatan substantif hanya dapat dirasakan melalui kehidupan sehari-hari. Seorang presiden dapat berdiri sangat dekat dengan warga di pinggir jalan. Namun, persoalan warga seperti harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendapatan, pendidikan anak, dan pelayanan publik bisa tetap jauh dari pusat pengambilan keputusan. Indonesia sedang berada dalam situasi yang membuat perbedaan tersebut semakin penting. Pemerintah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan, dan berbagai program besar. Namun, kehidupan masyarakat tidak selalu bergerak mengikuti bahasa angka dan pidato kebijakan. Ada keluarga yang masih menghitung pengeluaran mingguan, pekerja yang mempertimbangkan kecukupan pendapatan, serta orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anak. Negara memang harus berbicara tentang pertumbuhan. Namun, warga memiliki ukuran pembangunan yang sangat sederhana, yakni apakah hidup mereka menjadi lebih mudah. Pertanyaan itu menjadi penting ketika ruang publik dipenuhi berbagai kegaduhan. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk menjalankan program besar sekaligus menjawab kritik tentang daya beli, pekerjaan, pelayanan publik, korupsi, dan persoalan lain yang menggerus kepercayaan publik. Dalam situasi seperti itu, politik tidak cukup hanya membangun gambar kedekatan. Politik membutuhkan pengalaman kedekatan karena gambar menghasilkan foto, sedangkan pengalaman menghasilkan kepercayaan. Perbedaannya sering kali baru terlihat setelah kamera pergi. Di depan kamera, seorang pemimpin dapat berjabat tangan dengan warga. Setelah rombongan berlalu, warga kembali ke rumah, pasar, tempat kerja, atau sekolah. Di sanalah kebijakan negara bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya. Harga barang tidak berubah karena sebuah foto, begitu pula pendapatan tidak bertambah karena sebuah tos. Pelayanan publik juga tidak menjadi lebih baik hanya karena pejabat datang menyapa. Simbol tetap penting karena pemimpin perlu turun melihat langsung keadaan masyarakat. Negara juga membutuhkan komunikasi yang tidak selalu formal dan berjarak. Namun, simbol hanya akan bermakna jika memiliki hubungan dengan pengalaman yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, tangan yang ditepis tidak perlu dijadikan bukti bahwa rakyat menolak pemerintah. Kesimpulan seperti itu terlalu berlebihan. Meski demikian, kita tidak perlu mengabaikan momen tersebut hanya karena sebuah gestur. Justru di situlah pertanyaan lebih besar diajukan: seberapa dekat kekuasaan dengan kehidupan orang yang ingin didekatinya? Pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh satu video, melainkan oleh kebijakan, pelayanan, kesempatan kerja, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, dan kepercayaan. Demokrasi membutuhkan hubungan yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan tangan pemimpin dan warga. Kekuasaan membutuhkan kepercayaan agar kebijakan dapat diterima. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa keputusan pemerintah tidak berhenti sebagai narasi, melainkan membawa perubahan nyata dalam kehidupan. Di era media sosial, tantangannya menjadi semakin rumit. Sebuah gambar dapat membangun kesan kedekatan dalam hitungan detik, sedangkan kebijakan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuktikan manfaatnya. Gambar bekerja dengan kecepatan algoritma, sedangkan kepercayaan bekerja dengan kecepatan pengalaman. Di sinilah kekuasaan perlu berhati-hati agar tidak terlalu sibuk terlihat dekat sampai lupa memastikan dirinya benar-benar dekat. Rakyat tidak hidup di dalam foto. Mereka hidup dalam harga yang harus dibayar, pekerjaan yang harus dijalani, anak yang harus sekolah, dan masa depan yang harus dipikirkan. Tangan dapat diulurkan dalam satu detik. Namun, ukuran kedekatan kekuasaan dengan rakyat bukan seberapa sering tangan itu bertemu di depan kamera. Ukuran yang lebih jujur adalah seberapa jauh kebijakan kekuasaan menyentuh kehidupan rakyat setelah kamera dimatikan. []

SHARE:

Artikel Terkait

Rakyat Suriah Tidak Boleh Dikecewakan Lagi

Bolehkah Rakyat Tidak Membayar Pajak?

KH Didin Hafidhuddin: Pajak Jangan Dibebankan pada Rakyat Kecil

Doakan Presiden Prabowo, Quraish Shihab: Kekuasaan Bersumber dari Tuhan

Hanya dengan Amar Makruf Nahi Mungkar, Umat Islam Menjadi Mulia

Rakyat Kecil Tertekan Iuran, Pejabat BPJS Kesehatan ‘Berpesta’