Kekuasaan dan Jarak Rakyat
Oleh: Fajri, S.Pd.I., M.Ag., Gr. (Guru & Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry)
Sebuah gestur kecil belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam potongan video yang beredar, Presiden Prabowo Subianto terlihat mengulurkan tangan untuk tos dengan seorang warga, tetapi tangan itu justru ditepis.
Potongan video tersebut melahirkan beragam tafsir. Namun, kita perlu berhati-hati membaca peristiwa ini karena satu gerakan tangan tidak cukup untuk menyimpulkan sikap seluruh masyarakat.
Kita juga tidak mengetahui alasan pasti warga tersebut melakukan tindakan itu. Meski demikian, sebuah gestur tidak harus mewakili seluruh rakyat untuk menjadi bahan renungan.
Hal yang menarik bukan semata-mata tangan yang ditepis, melainkan respons warga yang tidak sesuai harapan saat berhadapan dengan simbol kedekatan kekuasaan.
Dalam politik, kedekatan kini semakin mudah dipertontonkan. Pemimpin turun ke pasar, menyapa, bersalaman, tos, hingga makan bersama masyarakat sebelum kamera mengabadikannya.
Dalam hitungan menit, pertemuan tersebut berubah menjadi gambar yang menyebar ke jutaan orang.
Kamera membuat kekuasaan terlihat lebih dekat, meski hal itu tidak selalu berarti benar-benar dekat. Di sinilah politik hari ini menghadapi persoalan yang berbeda.
Kekuasaan tidak hanya dituntut hadir, tetapi juga dituntut terlihat hadir. Sapaan dan aksi turun ke masyarakat harus menjadi gambar serta potongan video yang beredar di media sosial.
Kedekatan kemudian memiliki dua ukuran, yakni kedekatan visual dan kedekatan substantif. Kedekatan visual dapat terjadi dalam beberapa detik, sedangkan kedekatan substantif membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Kedekatan visual dapat ditangkap kamera, sementara kedekatan substantif hanya dapat dirasakan melalui kehidupan sehari-hari.
Seorang presiden dapat berdiri sangat dekat dengan warga di pinggir jalan. Namun, persoalan warga seperti harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendapatan, pendidikan anak, dan pelayanan publik bisa tetap jauh dari pusat pengambilan keputusan.
Indonesia sedang berada dalam situasi yang membuat perbedaan tersebut semakin penting. Pemerintah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan, dan berbagai program besar.
Namun, kehidupan masyarakat tidak selalu bergerak mengikuti bahasa angka dan pidato kebijakan. Ada keluarga yang masih menghitung pengeluaran mingguan, pekerja yang mempertimbangkan kecukupan pendapatan, serta orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anak.
Negara memang harus berbicara tentang pertumbuhan. Namun, warga memiliki ukuran pembangunan yang sangat sederhana, yakni apakah hidup mereka menjadi lebih mudah.
