Kemana Suara Oposisi?
Hanya di era Pak Jokowi, pengamat politik Australia mengatakan, demikian bisa tumpul dan nyaris dipatahkan. Satu per satu tokoh yang vokal menyuarakan jerita nurani rakyat disuguhkan kursi panas. Suara representatif tak berdaya, menyerah pada suguhan jabatan yang diberikan. Diam-diam mengagetkan.
Satu tahun pasca Pilpres, gerakan dilamaikan bukan oleh partai atau sayap partai yang lolos di, yang memilih jadi lapisan. Kontrol justru hadir dari kata dan lisan rakyat yang notabene suaranya kurang bertenaga.
Mereka terhimpit dari ruang yang memekakkan telinga. Walaupun menunggu di depan. Luruskan nakhoda negeri yang dirasa menabrak pakem dan tak sesuai amanah pendiri negeri.
HRS dan simpatisan turut ambil bagian. Itu cukup memberi kesibukan negeri petinggi. Tak hanya itu, gerakan pada akhirnya disorot media dunia. Kasus hukum dipertanyakan. Dinamika politik pun silih berganti menguras energi.
Pertanyaan intinya, akan bawa kemana nasib negeri?
Perombakan kabinet telah dilakukan Presiden. Nama-nama yang sering nongol di layar kaca diberi kepercayaan. Tak ada tempat lain, untuk membenahi apa yang kurang sempurna. Gus Yaqut pun dipinang menjadi Menag di masa pandemik ini. Sosok yang kadang kontroversi. Karena pernyataannya kurang sejalan dengan apa yang diterapkan kebanyakan umat.
Tanggapan akan perombakan dari elite di DPR sendiri, adem-ayem saja. Tak terdengar suara vokal yang — katanya penyambung lidah jelata itu. Pada ujungnya, dimana suara yang biasanya lantang lagi bergema di?
Menyaksikan itu, banyak pakar yang turut mencemaskan kualitas demokrasi di negeri tercinta. Oposisi yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol kebijakan kebijakan negara yang berkedailan dan memakmurkan.
Jadinya kalah dominan oleh kelompok koalisi yang — seakan bagi-bagi jatah jabatan yang tersisa. Tak hanya itu, mereka yang giat diberi pun diberi angin segar. Mirisnya, ada sebagian partai berhaluan yang punah utama mata dengan pemegang kekuasaan. Mungkin, tengah menghitung dampak elektoral sekiranya masuk kabilah yang sudah buncit itu.
Lalu, apa dan siapa yang bisa mewakili mereka yang belum merdeka secara hakiki?
Di sinilah perlu kiranya kita sama-sama menyadari tugas kita masing-masing. Mengurus negeri itu tugas semua. Alangkah bijak, yang tengah memegang amanah rakyat yang menjalankan kebijakan bukan karena nama pribadi lagi kelompok. Kepentingan negeri dikedepankan agar terwujud cita-cita luhur kemakmuran sentosa anak bangsa. Hanya saja, mudah mengatakan, sulitkan menerapkannya? []
Pandeglang, 26/12/2020
Mahyudin An-Nafi
