Pengadilan Turkiye Batalkan Kepemimpinan Partai Oposisi Sekuler CHP

Ankara (Suaraislam.id)-Pengadilan di Turkiye resmi membatalkan hasil pemilihan kepemimpinan tahun 2023 dari partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), sebagai bentuk eskalasi tajam terhadap kelompok oposisi yang tengah terpuruk di negara tersebut.

Langkah hukum ini menjadi rincian terbaru dari serangkaian tindakan yang menyasar CHP, faksi politik tertua di Turkiye yang sempat meraih kemenangan besar atas partai berkuasa pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Partai AK, pada pemilihan lokal tahun 2024 serta terus melonjak dalam berbagai jajak pendapat.

Putusan pengadilan pada Kamis (21/05) tersebut membatalkan hasil pemilihan internal yang sebelumnya memenangkan ketua partai saat ini, Ozgur Ozel, sekaligus menetapkan mantan ketua partai, Kemal Kilicdaroglu—yang kalah dari Ozel dalam pemilihan lalu—sebagai pemimpin pelaksana tugas (interim).

Kasus hukum ini dipandang sebagai ujian krusial bagi keseimbangan demokrasi Turkiye yang rapuh di tengah sentralisasi kekuasaan yang kian meningkat, bahkan putusan tersebut berpotensi menjerumuskan pihak oposisi ke dalam kekacauan mendalam dan perpecahan internal yang lebih luas.

Keputusan kontroversial ini juga dinilai dapat memperbesar peluang Erdogan untuk memperpanjang masa kekuasaannya yang telah berjalan lebih dari dua dekade di negara anggota NATO sekaligus kekuatan ekonomi pasar berkembang utama tersebut.

Pihak CHP langsung mengecam dan menolak putusan peradilan itu dengan menyamakannya sebagai sebuah “upaya kudeta”, sedangkan pemerintah—yang membantah kritik bahwa mereka menggunakan lembaga peradilan untuk membungkam lawan politik—mengklaim bahwa putusan ini justru memulihkan kepercayaan masyarakat Turkiye terhadap penegakan hukum (rule of law).

Partai sekuler dan berhaluan tengah CHP, yang elektabilitasnya bersaing ketat dalam jajak pendapat dengan Partai AK pimpinan Erdogan yang berakar Islam dan konservatif, juga terus menghadapi tindakan keras peradilan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 2024, termasuk penahanan ratusan anggota dan pejabat terpilih mereka atas tuduhan korupsi yang dibantah keras oleh partai.

Di antara figur oposisi yang ditahan, Walikota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival utama Erdogan sekaligus kandidat resmi CHP untuk pemilihan presiden tahun 2028—yang berpotensi dipercepat tahun depan—telah mendekam di penjara selama lebih dari satu tahun.

Merespons situasi darurat tersebut, Ozel, Ketua CHP yang dikenal agresif dan namanya kian melambung sejak penangkapan Imamoglu, segera mengumpulkan para petinggi partai demi merumuskan langkah perlawanan terhadap putusan pengadilan di saat gelombang aksi demonstrasi mulai direncanakan.

Ali Mahir Basarir, wakil ketua kelompok parlemen CHP, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa putusan tersebut “merupakan sebuah upaya kudeta yang dilakukan melalui lembaga peradilan [dan] sebuah pukulan terhadap kehendak 86 juta rakyat”, serta menegaskan bahwa mereka yang berada di balik keputusan ini “akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan”.

Krisis politik ini langsung memicu kepanikan finansial sehingga indeks bursa saham Turkiye, Borsa Istanbul .XU100, anjlok hingga 6 persen yang mengaktifkan sistem penghentian perdagangan otomatis (circuit breaker) di seluruh pasar, sementara nilai obligasi pemerintah turut merosot tajam.