Ketika Emansipasi Dibenturkan dengan Pajak

Ia memutuskan mencari perspektif lain. Esok harinya ia menemui sahabat lamanya, Ratna, seorang dosen sosiologi ekonomi. Nadira memutar video itu sekali lagi.

Ratna tertawa kecil. “Ini retorika klasik,” katanya sambil menutup laptop. “Kerja perempuan selalu ditempatkan di dua ekstrem: kalau bukan dianggap bentuk ketertindasan, ya dianggap bentuk pembebasan. Padahal, konteksnya jauh lebih rumit.”

Ratna menjelaskan bahwa gagasan tentang perempuan bekerja bukan monopoli negara modern atau gerakan feminisme belakangan. Di berbagai daerah di Indonesia, perempuan telah bekerja jauh sebelum istilah “emansipasi” masuk kamus umum. Di pasar tradisional, di ladang, di usaha rumahan, di warung kecil. Bukan karena negara ingin pajak. Bukan karena suami enggan bekerja. Tapi karena ekonomi keluarga memang berjalan dengan partisipasi semua anggota.

“Jadi siapa yang mengeksploitasi siapa?” ujar Ratna sambil mengangkat bahu.

Namun, popularitas video itu justru menunjukkan gejala lain: kecemasan ekonomi generasi muda. Ketika biaya hidup naik, harga sewa melambung, dan peluang kerja tidak semudah brosur webinar motivasi, gagasan bahwa “istri sebaiknya di rumah saja” terdengar seperti romansa klasik yang menjanjikan kehangatan domestik.

Di sisi lain, pernyataan bahwa pemerintah sengaja “mengambil” pajak dari kerja perempuan mencerminkan sinisme publik terhadap negara yang dianggap tidak benar-benar hadir mengurangi beban ekonomi.

Pakar komunikasi digital mengatakan, video yang menggabungkan kritik halus terhadap pemerintah dan nostalgia domestik seperti itu memang mudah viral. Ia menyentuh dua simpul emosi: ketidakpercayaan dan kerinduan.

Tentu saja perdebatan tidak berhenti di situ. Komentar demi komentar muncul seperti gelombang. Ada yang mengatakan perempuan seharusnya mendukung suami dari rumah. Ada yang menyatakan perempuan bekerja bukan beban, justru penyelamat stabilitas keluarga. Ada juga yang menyindir bahwa pajak bukan hanya dibayar perempuan bekerja—pajak rokok juga menyumbang pendapatan negara, tapi tidak ada yang menyebut perokok dieksploitasi.

Beberapa hari setelah videonya viral, Mira muncul lagi dengan unggahan baru. Ia mengatakan bahwa ia hanya “mengungkapkan pendapat pribadi”, bukan membuat teori sosial. Ia bahkan mengunggah foto liburan sambil minum kopi di sebuah pantai, menandakan bahwa ia tak terbebani oleh kehebohan komentarnya.

Nadira menonton unggahan itu dan mendesah panjang. Ia merasa perdebatan publik sering kali terjebak dalam konten yang tidak memberi ruang bagi kedalaman berpikir. Orang seperti Mira akan terus bermunculan, mengisi ruang digital dengan opini 60 detik yang mampu menggoyahkan diskusi 60 tahun tentang peran perempuan dalam ekonomi.

Namun, di satu sisi, video semacam itu memberi kesempatan bagi publik untuk memeriksa ulang cara kita memandang perempuan bekerja. Tidak ada salahnya memikirkan ulang prioritas hidup, mempertanyakan struktur sosial, atau menguji kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah adalah ketika perempuan yang mengambil keputusan sesuai kebutuhannya—baik bekerja maupun di rumah—dikotak-kotakkan sebagai “korban” atau “pelaku pemberontakan” semata.

Pada hari itu, Nadira menutup aplikasinya dan merapikan tas. Ia tahu, esok pagi ia akan kembali bekerja—bukan untuk pajak, bukan untuk emansipasi, bukan untuk membuktikan apa pun. Ia bekerja karena itu pilihannya. Dan dalam dunia yang penuh suara, pilihan yang jernih kadang lebih berharga dari jutaan kata di video pendek mana pun.[]

*Dosen di Padang, Sumatera Barat.