Ketika Emansipasi Dibenturkan dengan Pajak

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*

Suatu sore di sebuah kedai kopi kecil di bilangan Kuningan, Jakarta, seorang perempuan muda bernama Nadira Prameswari, 29 tahun, duduk menatap layar ponselnya. Tubuhnya condong sedikit ke depan, alisnya mengernyit, jarinya menahan jeda pada sebuah video singkat yang sedang viral.

Di layar, tampak seorang wanita cantik berpenampilan modern—gaun tanpa lengan, tampak percaya diri, berbicara lantang pada sebuah kamera smartphone. “Mencari nafkah itu tugas suami,” katanya. “Istri bekerja? Itu bukan emansipasi. Itu strategi pemerintah menambah pajak.”

Nadira mengulang video itu. Sekali lagi. Lalu sekali lagi. Setiap repetisi membuatnya semakin takjub sekaligus kesal. Bukan karena ia menolak gagasan bahwa suami memang bertanggung jawab memberi nafkah. Bukan pula karena ia alergi pada kritik tentang beban ganda perempuan. Ia justru terbiasa dengan diskusi macam itu—ia tumbuh besar di keluarga yang berdebat soal feminisme di meja makan.

Yang membuat Nadira gerah adalah cara perempuan dalam video itu menyederhanakan persoalan besar menjadi slogan satu menit yang menghakimi jutaan perempuan bekerja sebagai sekadar “komoditas pajak”.

Fenomena video seperti itu selalu datang tiba-tiba, beredar di ruang digital, lalu hilang menembus arus. Tapi, beberapa meninggalkan jejak yang cukup dalam untuk menciptakan polemik nasional mini. Video ini salah satunya.

Bukan pertama kali media sosial melahirkan “pakar instan” yang memadukan potongan opini dengan dramatisasi visual.

Namun, ada yang berbeda dari video yang ditonton Nadira. Sang pembicara—sebut saja “Mira”, karena identitas aslinya tak jelas dan tak penting untuk disorot—tidak memakai diksi keagamaan atau bahasa normatif. Tidak ada embel-embel “menurut syariat”, “dalam ajaran”, atau “sebagai wanita muslim”. Ia tampil dengan gaya urban, seperti influencer gaya hidup yang sering membahas skincare atau karier. Tapi kontennya justru mengusik wilayah sensitif: relasi gender, beban ekonomi, dan pajak.

“Pemerintah senang kalau perempuan bekerja,” kata Mira dalam video itu.

“Bukan karena soal kesetaraan, tapi karena mereka dapat tambahan pemasukan.”

Frasa itu menyambar jagat maya seperti api kecil yang tersulut oleh bensin. Komentar pun tertimbun dalam hitungan menit: ada yang setuju, ada yang mengecam, ada yang setengah-setengah tapi ikut berkoar agar tak ketinggalan percakapan.

Bagi Nadira, pernyataan itu problematik bukan karena salah sepenuhnya, melainkan karena terlalu disederhanakan. Pajak memang instrumen negara; perempuan bekerja memang berpotensi memperluas basis pajak. Namun menyimpulkan bahwa emansipasi adalah strategi eksploitatif negara—itu seperti menyebut seluruh perempuan yang bangun pukul lima pagi untuk mengejar kereta sebagai makhluk naif yang tidak sadar telah dijadikan sapi perah.

Kasihan sekali para ibu yang kerja sambil mengurus rumah, pikir Nadira.

Nadira sendiri adalah contoh perempuan urban yang—menurut Mira—telah “terjebak” dalam emansipasi. Ia bekerja sebagai analis riset di sebuah firma konsultan internasional. Gajinya cukup, bahkan di atas rata-rata perempuan seusianya. Di rumah, suaminya bekerja sebagai pewarta lepas. Mereka setara, tanpa drama ego nafkah.

Tapi, ketika menonton video itu, Nadira sejenak meragukan pilihan hidupnya. “Apakah aku ini korban pajak negara?” gumamnya. Sejenak ia tertawa, tapi kegelisahan itu tetap tinggal.