Ketika Meja Bantuan Jadi Ladang Kuasa

Dana Operasional Jabatan: Celengan Rahasia Pejabat Publik

Tak ada wilayah yang lebih abu-abu dari dana operasional jabatan. Dana yang sejatinya dirancang untuk menunjang kinerja sering kali berubah menjadi celengan pribadi bagi sebagian pejabat. Karena sifatnya fleksibel dan sulit diaudit, dana ini berubah menjadi ruang gelap tempat moral diuji.

Beberapa laporan investigasi menemukan pola penggunaan yang mencolok: pembelian souvenir mewah, jamuan pribadi, perjalanan keluarga, hingga pemberian amplop “basa-basi” kepada kolega. Semua dibungkus sebagai “biaya representasi”. Dalam logika GCG, dana operasional seharusnya tunduk pada prinsip pengawasan dan pembatasan. Namun justru fleksibilitas itulah yang menjadi pintu bagi penyalahgunaan. Banyak pejabat memandang dana operasional sebagai hak istimewa, bukan beban tanggung jawab.

Pemerintah kerap berdalih bahwa sifat pekerjaan pejabat publik membutuhkan keluwesan biaya. Tetapi keluwesan bukanlah alasan untuk membiarkan potensi korupsi tumbuh. Negara-negara dengan standar tata kelola yang tinggi menerapkan batas penggunaan dana operasional, mewajibkan bukti fisik, bahkan menuntut laporan publik berkala. Jika kita ingin berbicara tentang GCG, maka dana operasional harus masuk dalam radar reformasi.

Salah satu usulan yang paling realistis adalah menerapkan cap dan kategori penggunaan yang jelas: biaya transport resmi, jamuan kedinasan yang dapat diverifikasi, dan kegiatan representasi yang dicatat dalam agenda kantor. Semua di luar itu harus ditanggung pribadi. Dana operasional juga harus diaudit ketat oleh BPK dan dipublikasi dalam laporan tahunan.

Tata Kelola Retak, Negara Goyang

Ketiga sektor ini—bansos, logistik bencana, dan dana operasional—memiliki satu benang merah: lemahnya GCG. Transparansi sering diabaikan, akuntabilitas ditekan, dan independensi hilang di tengah kepentingan politik. Pemerintah seolah bekerja dengan dua wajah: satu yang berbicara tentang integritas, dan satu lagi yang memelihara status quo.

Ketika sistem dibiarkan retak, yang menderita adalah publik. Warga miskin tak mendapat bansos, korban bencana menunggu bantuan yang tak kunjung tiba, dan negara membiayai gaya hidup pejabat yang tak pernah puas. GCG bukan hanya soal tata kelola; ia adalah soal moral negara.

Di Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini, pemerintah punya kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pengucap retorika. Memperbaiki GCG bukan pilihan, melainkan syarat minimal agar negara tetap mendapat legitimasi moral dari rakyatnya. Tanpa itu, bantuan apa pun tidak lebih dari komoditas kuasa, dan jabatan publik menjadi ladang pribadi.

Negara tak boleh lagi menjadi sponsor penyimpangan—apalagi lewat dana yang mestinya menolong rakyat. []

*Dosen Fakultas Teknik, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumbar.