KH Athian Ali: Langkah Prabowo Masuk BOP Otoriter dan Anti-Demokrasi
Pengiriman TNI Terkesan Jadi Tentara Bayaran
KH Athian menegaskan bahwa pengiriman TNI ke Palestina sebagai pasukan perdamaian seharusnya mendapat persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Meskipun ia mengakui bahwa DPR sendiri mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan rakyat, setidaknya prosedur konstitusional harus ditempuh.
“Jadi kalau seperti ini, TNI itu akhirnya terkesan jadi tentara bayaran, yang sepenuhnya ada dalam kendali Trump yang memiliki kekuasaan penuh di BoP. Celakanya dibayar untuk melucuti senjata para pejuang (Hamas) yang ingin memerdekakan negaranya dari penjajah Israel. Ini kan lucu dan sangat tidak logis sama sekali” imbuh KH Athian.
Pernyataan ini menggarisbawahi keprihatinan mendalam tentang degradasi peran TNI dari pasukan perdamaian yang independen menjadi instrumen kepentingan negara asing.
Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
Ketua FUUI juga mengingatkan bahwa langkah Presiden Prabowo bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan falsafah dasar bernegara yang harus menjadi panduan dalam setiap kebijakan, terutama kebijakan luar negeri.
“Kalau kita lihat para pemimpin negara ini sebelumnya sangat berpegang teguh dengan prinsip yang sangat mendasar ini. Dalam kebijakan luar negerinya, mereka tidak pernah terjebak untuk mengakui dan membenarkan segala bentuk penjajahan. Bahkan senantiasa berupaya bersama negara-negara lain untuk menghilangkan penjajahan . Keputusan Presiden kali ini dengan mengikutsertakan Indonesia di BoP, dikhawatirkan akan melanggengkan penjajahan,” terang KH Athian.
Keputusan bergabung dengan BoP juga jelas bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia seharusnya bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif memperjuangkan kemerdekaan serta perdamaian dunia.
“Jadi harusnya Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian dunia termasuk di Palestina dengan prinsip non blok, bebas dari pengaruh dan tekanan blok manapun” kritik KH Athian.
Ketidakadilan dalam Komposisi BoP
KH Athian juga menyoroti ketidakadilan mendasar dalam struktur BoP. “Dilibatkannya Israel dalam forum yang diklaim sebagai dewan perdamaian dinilai aneh dan jauh dari prinsip keadilan. Sementara itu, Palestina sebagai pemilik sah wilayah yang diduduki justru tidak dilibatkan sama sekali,” terang KH Athian.
Agenda Tersembunyi BoP: Proyek Ekonomi di Gaza
Menurut analisis KH Athian, ambisi Trump dengan mendirikan BoP sesungguhnya untuk kepentingan ekonomi jangka panjang, bukan untuk perdamaian sejati. Trump dan Israel ingin membangun Gaza menjadi kawasan komersial tanpa harus “diganggu” oleh pemilik sah tanah tersebut, yaitu warga Palestina.
Skenario ini menurut KH Athian Ali, “Menunjukkan bahwa BoP hanyalah instrumen untuk melegitimasi rencana jangka panjang menguasai Gaza dan mengubahnya menjadi proyek ekonomi yang menguntungkan AS dan Israel.”
Seruan kepada Prabowo dan MUI
KH Athian menutup pernyataannya dengan harapan agar Presiden Prabowo segera menyadari kelicikan dan ambisi Trump melalui BoP serta secepat mungkin menarik Indonesia keluar dari forum tersebut.[]
rep: Suwandi
