Geruduk DPRD Jabar, Massa ABABIL Tuntut Pembentukan Koalisi Anti-Israel
Bandung (SuaraIslam.id) — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bela Palestina Boikot Israel (ABABIL) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Bandung pada Jumat (22/05/2026).
Massa aksi bergerak long march usai melaksanakan ibadah shalat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat menuju halaman Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro.
Dalam orasinya, Ketua ABABIL Dani M. Ramdhan mengecam keras tindakan intersepsi secara ilegal berupa penyekapan jurnalis dan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam misi kapal Global Sumud Flotilla (GSF) oleh tentara penjajah Israel.
Dani menegaskan bahwa tindakan brutal militer zionis tersebut merupakan bentuk nyata kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran berat hukum internasional.
Sementara itu, Penasihat ABABIL KH Roinul Balad menyampaikan seruan tegas agar bangsa Indonesia tidak boleh lagi memercayai segala bentuk tawaran atau janji dari pihak Israel.
Menurut Roinul Balad, entitas zionis tersebut terbukti telah melakukan kebiadaban yang berada di luar nalar manusia, seperti tindakan menculik dan menyekap para jurnalis serta relawan kemanusiaan asal Indonesia.
“Walaupun sudah dikembalikan itu membuktikan bahwa memang namanya Yahudi tidak akan bisa dipercaya sampai kiamat pun,” ungkap Roinul Balad dengan nada geram.
Ulama Bandung tersebut juga mendesak masyarakat untuk terus melakukan boikot total terhadap seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel serta meminta pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar mengutuk keras kebiadaban zionis.
Aksi massa tersebut juga menyoroti kelakuan zionis Israel yang dinilai nekat melawan dunia dan lebih dari 40 negara dengan terus melakukan pelanggaran hukum internasional, penjajahan, serta genosida di bawah perlindungan Amerika Serikat beserta sekutunya.
Dalam tuntutannya, massa ABABIL mendesak PBB melalui Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk segera turun langsung ke lapangan.
Investigasi tersebut mendesak dilakukan atas pelanggaran kemanusiaan berupa penculikan, penawanan, penyekapan, hingga penyiksaan baik secara verbal, fisik, maupun psikis terhadap para jurnalis dan relawan kemanusiaan GSF.
Massa juga menuntut Pemerintah Indonesia agar segera melaporkan kembali Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas kejahatan kemanusiaan.
