Kritik BOP Trump, Ketum JATTI: Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza
Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.
“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya. “Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”
JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Trump. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” kata dia. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina.”
Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang. Ia menilai, hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.
“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elite yang menyingkirkan korban utama konflik,” ujarnya. “Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”
Bachtiar menegaskan bahwa solusi atas Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia. “Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”[]
