Kritik BOP Trump, Ketum JATTI: Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, melontarkan kritik keras terhadap pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dewan tersebut dinilai bukan instrumen perdamaian, melainkan upaya sistematis untuk mengonsolidasikan penguasaan atas Gaza dengan membungkusnya dalam bahasa stabilitas dan rekonstruksi.
Bachtiar mengatakan, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.
“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/01/2026).
“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”
Dalam draf resolusi yang dilaporkan Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel.
Warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan, dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.
Bachtiar menyoroti satu hal yang dianggap sangat krusial: tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut.
Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar soal redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.
“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya. “Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”
Ia menilai, konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.
“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar. “Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”
