Mahfud MD Singgung Soal Khilafah di Rakor Kemendagri
Jakarta (SI Online) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan para penjabat kepala daerah soal penyebaran gagasan khilafah. Menurut dia, ide khilafah mulai muncul di Indonesia meski penyebarannya relatif masih kecil.
“Sekarang ini terasa ada penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila. Misalnya neo-komunisme dan ramainya sistem khilafah. Khilafah sebagai sistem pemerintahan sekarang mulai muncul meski kecil,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/06/2022)seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Mahfud mengatakan tiap warga negara Indonesia boleh menyuarakan aspirasi. Namun, aspirasi yang disalurkan tetap pada koridor yang telah ditentukan.
Ia pun menegaskan ideologi dan konstitusi yang telah ditetapkan negara Indonesia harus ditaati oleh siapapun.
“Ideologi dan konstitusi yang sudah kesepakatan itu harus ditaati oleh siapapun. Tak boleh melakukan yg merongrong keutuhan ideologi dan teritori kita,” ucap dia.
Selain itu, Mahfud menilai pemerintah akan kerepotan bila terus menerus bersikap toleran terhadap pelbagai perbedaan ideologi. Karena itu, dia berpesan agar para pj kepala daerah bisa mengatasi persoalan tersebut.
“Adapun orang punya ide salurkan lewat cara terbuka, misal lewat parpol. Usul yang resmi. Kekhawatiran kita kalau terus menerus toleran terhadap perbedaan ideologi kita akan kerepotan. Karena itu tugas saudara mengatasi ini,” kata dia.
Selain soal khilafah, Mahfud juga berpesan agar pj kepala daerah mewaspadai berkembangnya politik identitas jelang Pemilu 2024. Ia khawatir politik identitas dapat membuat polarisasi di tengah masyarakat.
“Polarisasi yang mengarah pada SARA dalam pemilu 2024. Ini bisa beri dampak pada masyarakat jadi terkotak-kotak dan terbelah,” ujar Mahfud.
red: a.syakira
