MBG: Alat Politik Prabowo untuk Pilpres 2029?
Media juga menyorot masalah keamanan pangan di lapangan. Sejumlah kasus keracunan yang melibatkan menu MBG pernah dilaporkan di berbagai daerah, memicu kekhawatiran tentang praktik higienis dalam penyediaan makanan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan sekitar 21.254 kasus keracunan dari awal pelaksanaan program sampai Januari 2026.
Pemerintah memang telah merespons atas kejadian ini yaitu dengan janji perbaikan standard operating procedures (SOP) dan penutupan sementara fasilitas yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Selain kritik administratif dan teknis, analis politik menyoroti bahwa skala dan cara komunikasi program MBG memiliki dimensi politik yang jelas. Beberapa pengamat menyatakan bahwa program sosial berskala besar seperti MBG — yang dirasakan langsung oleh puluhan juta warga — dapat beralih menjadi alat politik. Di banyak masyarakat pedesaan dan komunitas tradisional, bantuan langsung sering dipersepsikan bukan sekadar kebijakan sosial tetapi sebagai wujud hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga.
Rocky Gerung mengkritik MBG sebagai kebijakan yang populis dan bisa memiliki konotasi politik karena skalanya besar. Sementara itu pengamat gizi dan kebijakan Diah Saminarsih menyatakan bahwa pertimbangan dalam MBG adalah seratus persen politik karena kurangnya payung hukum dan perencanaan matang.
Sementara itu, Sosiolog UI Imam Prasojo dalam sebuah seminar nasional tentang MBG, ia menyatakan bahwa tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG yang sangat sentralistik berpotensi membuat arus dana besar berputar untuk kepentingan politik dan investasi, bukan semata untuk kebutuhan gizi masyarakat.
Jadi bisa disimpulkan bahwa MBG ini adalah strategi komunikasi politik pemerintahan menuju Pilpres 2029, di mana pengalaman langsung terhadap bantuan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi dukungan politik.
Studi tentang perilaku pemilih pada konteks program sosial semacam ini menunjukkan bahwa perasaan, hutang budi, dan pengalaman langsung sering kali mempengaruhi pilihan politik warga lebih kuat daripada pertimbangan rasional murni.
Tentu saja pemerintah membantah para pengritik MBG ini. Pemerintah tetap mempertahankan bahwa MBG adalah jawaban terhadap masalah malnutrisi dan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia Indonesia. Mereka juga menyatakan program ini sebagai fondasi untuk masa depan gizi anak dan keluarga Indonesia.
Bila Prabowo tidak lagi berminat untuk menjadi presiden lagi (2029-2034), maka program MBG ini bisa diterima masyarakat sebagai program murni untuk perbaikan gizi anak dan keluarga di Indonesia. Masalahnya, Prabowo sudah mengungkapkan terus terang bahwa dirinya berminat kembali untuk jadi presiden kedua kalinya. Karena itu jangan salahkan banyak masyarakat menilai MBG ini adalah alat Prabowo untuk meraih kemenangan pilpres 2029. Start of the End, dalam bahasa manajemen. Wallahu alimun hakim.[]
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
