MBG: Alat Politik Prabowo untuk Pilpres 2029?
Kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah banyak dikritik oleh masyarakat, kenapa Prabowo bersikukuh meneruskan program ini?
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, MBG telah menjadi sorotan tajam publik, tidak hanya sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi kebijakan yang dapat berimplikasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Dengan anggaran yang wow dan target penerimaan lebih dari 80 juta orang, program yang dikendalikan presiden ini kini menjadi medan kritik dari berbagai kalangan, mulai dari LSM, pakar akademik, hingga anggota DPR.
Data terbaru menunjukkan program MBG telah menjangkau 55,1 juta orang hingga akhir 2025, menurut laporan kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Capaian ini menempatkan MBG sebagai salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia, melebihi skala program sejenis di era sebelumnya.
Dalam dokumen RAPBN 2026, pemerintah menargetkan cakupan MBG akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat — sebuah angka ambisius yang diupayakan terealisasi pada kuartal pertama 2026.
Target ini mencerminkan upaya perluasan program yang bertujuan tidak hanya mencapai anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga kelompok balita dan ibu menyusui di seluruh penjuru negeri.
Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 ini dialokasikan pemerintah sebesar Rp335 triliun. Anggaran sebesar ini menjadikan MBG salah satu program prioritas fiskal terbesar di Indonesia, dan menelan porsi hampir separuh dari total anggaran kementerian pendidikan yang jumlahnya Rp757,8 triliun.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan, anggaran MBG yang diambil dari anggaran pendidikan adalah dosa besar bagi pemerintah, MBG itu bukan bagian dari pendidikan.
Dana besar yang mengalir ke MBG tentu saja akan mengurangi anggaran untuk guru, fasilitas sekolah, dan bahan ajar yang selama ini kurang memadai di banyak daerah.
Isnawati Hidayah dari Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) menggambarkan pelaksanaan program ini sebagai sesuatu yang bermasalah dari sisi tata Kelola, karena transparansi yang minim.
Bahkrul Fikri, pakar dari lembaga yang sama, menambahkan kritik tajam terhadap sistem evaluasi pelaksanaan,“Jika peningkatan kualitas adalah tujuannya, penilaian harus mencerminkan masukan dari penerima manfaat, bukan hanya operator dapur.”
Indonesia Corruption Watch (ICW) pun memperingatkan potensi praktik korupsi dalam pengadaan dan pemilihan mitra program, “Penunjukan langsung menciptakan peluang korupsi yang luas.” Kritik ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat, program sosial sebesar MBG berpotensi menjadi sumber kebocoran anggaran dan korupsi sistemik.
