Mengapa Luhut Tetap Berkuasa di Pemerintahan Prabowo?

6. Properti & Real Estate

Termasuk pembangunan kawasan, perumahan, gedung kantor, dan fasilitas industri.
Jenis usaha:

• Pengembangan properti
• Sewa lahan & manajemen kawasan
• Infrastruktur komersial
  Beberapa media menyebut portofolio properti yang terkait kelompok Toba Sejahtra berada di Jawa dan Sumatra.

7. Transportasi & Logistik (termasuk logistik tambang)

Ini tidak selalu langsung disebut “dimiliki”, tetapi grup tambang batubara biasanya punya perusahaan logistik pendukung.
Jenis usaha:

• Jasa hauling (angkut batubara)
• Logistik pelabuhan
• Transportasi barge & tongkang
  Grup tambang Luhut pasti terhubung dengan unit-unit logistik ini.

8. Teknologi & Investasi (sektor baru)

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pengembangan portofolio ke sektor:

• Digital economy
• Energi terbarukan
• Investasi startup
  Misalnya partisipasi di proyek energi hijau dan ekosistem mobil listrik (EV).

Kelincahannya dalam bisnis dan pemerintahan menjadikan Prabowo tetap memberi peran yang penting pada Luhut. Selain sebagai Ketua Dewan Ekonomi Luhut juga diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki Luhut itu banyak disorot oleh LSM. JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Walhi Kaltim, dan Greenpeace Asia Tenggara menyoroti Perusahaan itu: membiarkan lubang tambang tidak direklamasi, kerusakan DAS, hilangnya hutan di Kutai Kartanegara dan juga konsesi yang overlap dengan kawasan lindung. LSM-LSM ini menyatakan bahwa Perusahaan yang bermasalah itu adalah PT Indomining, PT Trisensa Mineral Utama dan PT Adimitra Baratama Nusantara (seluruhnya bagian dari jaringan Toba Bara).

Selain itu, Walhi, Greenpeace, dan Sawit Watch, juga pernah mempersoalkan konsesi sawit yang terkait jaringan bisnis Luhut karena: ekspansi ke kawasan gambut, deforestasi, konflik agraria, dan dugaan kemudahan izin karena kedekatan dengan kekuasaan. Perusahaan sawit di bawah kelompok Toba Sejahtera disebut terkait dengan hal ini.

Walhi Sulawesi Tenggara, JATAM, Trend Asia, dan ELSAM pada 2020-2024 juga mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel yang didorong Luhut. Mereka menilai kebijakan itu: menyebabkan ledakan smelter yang berbahaya, memicu konflik lahan, menciptakan ketergantungan Indonesia pada Tiongkok, dan sarat kepentingan oligarki.

Banyak sebenarnya masalah yang disebabkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki Luhut. Tapi Presiden Prabowo nampaknya tidak mau tahu soal itu. Hutang budi Prabowo pada Jokowi-Luhut menjadikan Prabowo tutup mata terhadap masalah-masalah kebijakan yang bersumber pada Luhut. Bahkan dalam kasus Morowali, kelihatan Prabowo seperti membela Luhut. Hal itu nampak dalam teguran telepon yang diberikan Prabowo kepada Menhan.

Hubungan Prabowo dan Luhut memang cukup akrab. Keduanya pernah menjadi anggota Kopassus, korps pasukan elite di TNI Angkatan Darat. Mereka pernah berada di satuan elit, khususnya di satuan anti-teror (Gultor 81/Detasemen 81). Luhut adalah komandan atau senior sedangkan Prabowo adalah bawahan. Selain itu, dalam masalah bisnis Luhut juga pernah membantu Prabowo ketika Perusahaan bisnis Prabowo dalam kesulitan.

Ingin memisahkan Luhut dengan Prabowo? Nampaknya tidak mudah. Jalinan keduanya sejak di militer, bisnis dan pemerintahan telah terjalin cukup lama. Jadi sabar saja menikmati tingkah laku Luhut yang seringkali menjengkelkan. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.