Menyoal Kebijakan Harga Jenis BBM Umum
Saat harga crude turun cukup rendah pada smester pertama 2020, sesuai formula harga BBM yang ditetapkan pemerintah, maka harga BBM seluruh jenis mestinya turun. Namun saat itu pemerintah justru membiarkan harga BBM tidak turun. Karena kebijakan tidak konsisten ini, badan-badan usaha asing/swasta menikmati untung besar dari rakyat konsumen BBM.
Harga BBM memang ditetapkan tidak hanya merujuk pada perubahan harga crude dan kurs. Ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya faktor keuangan/APBN, politik, geopolitik, dll. Bahkan faktor politik sangat dominan dalam penetapan harga. Apa pun itu, mestinya setiap faktor perlu diberi bobot secara transparan, adil dan objektif. Misalnya, karena produksi minyak mentah domestik terus turun, impor minyak dan BBM meningkat. Maka, harga BBM pun mungkin perlu dinaikkan namun tetap harus memperhatikan faktor kemampuan rakyat, serta ketahanan dan keberlanjutan pelayanan energi.
Ternyata pengalaman 6-7 tahun terakhir menunjukkan terjadinya hal-hal yang tidak adil, tidak transparan, tidak mendukung perbaikan ketahanan energi dan juga tidak favourable terhadap pelayanan energi nasional yang berkelanjutan oleh BUMN. Hal ini terjadi karena faktor yang dominan dalam penetapan harga BBM adalah faktor politik. Faktor lain adalah kepentingan perburuan rente oleh mafia dan oligarki kekuasaan.
Sebagai rangkuman dapat disampaikan telah terjadi berbagai kebijakan harga BBM yang merugikan BUMN/Pertamina. Dalam hal JBKP/Pertalite, terjadi gangguan cash flow dan penigkatan biaya bunga. Dalam hal JBU, terjadi kerugian signifikan bagi BUMN, akibat inkonsistensi pelaksanaan peraturan dan intervensi kekuasaan, serta ketidakadilan terhadap BUMN bangsa sendiri dibanding terhadap asing/swasta. Karena itu kita menuntut konsistensi pelaksanaan kebijakan dan peraturan. Demi ketahanan dan pelayanan energi yang berkelanjutan, kita pun menuntut agar BUMN dikelola sesuai amanat konstitusi, bebas intervensi dan bebas pula dari objek bancakan bagi oligargi kekuasaan. []
Jakarta, 27 Februari 2023
Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)
