Veto Netanyahu dan Batas Akhir Kekuatan Amerika Serikat

Oleh: Said Arikat (Jurnalis Berbasis di Washington)

Donald Trump membangun sebagian besar identitas politiknya di sekitar satu proposisi sederhana: para presiden Amerika Serikat terlalu berhati-hati dalam menggunakan kekuatan negaranya. Sekutu, lawan, dan birokrat, menurut argumennya, telah belajar untuk mengabaikan Washington karena Washington telah lupa cara memaksa pihak lain untuk patuh.

Inisiatifnya mengenai Gaza seharusnya membuktikan hal yang sebaliknya. Trump akan memaksakan sebuah kerangka kerja, pihak-pihak yang terlibat akan menerimanya, dan Amerika Serikat akhirnya bertindak sebagai kekuatan utama yang selama ini diklaimnya.

Penolakan cepat Benjamin Netanyahu terhadap kerangka kerja tersebut bukanlah sekadar taktik perundingan biasa. Penolakan itu merupakan bentuk veto preventif yang dirancang untuk melemahkan inisiatif tersebut sebelum mendapatkan momentumnya.

Sangat mudah untuk menggambarkan perselisihan ini sebagai ketidaksepakatan rutin antara seorang perdana menteri Israel dan seorang presiden AS, tetapi pandangan itu mengabaikan signifikansi yang lebih besar. Ketegasan Netanyahu bahwa tidak ada penarikan pasukan Israel yang dapat terjadi sampai Hamas “benar-benar” dilucuti senjatanya langsung menusuk jantung usulan Trump, sekaligus memicu pertanyaan yang telah dihindari Washington selama berdekade-dekade: Apa yang terjadi ketika sebuah kekuatan adidaya membiarkan sekutunya mendikte syarat-syarat diplomasinya sendiri?

Kerangka kerja 15 poin dari Trump didasarkan pada langkah-langkah timbal balik. Hamas akan menyerahkan senjatanya dalam sebuah pengaturan transisi; mekanisme stabilisasi internasional dan struktur keamanan Palestina akan mulai terbentuk; serta pasukan Israel secara bertahap mundur seiring beroperasinya tatanan baru tersebut.

Netanyahu secara efektif telah menulis ulang persamaan tersebut. Israel, menurut argumennya, tidak dapat melakukan penarikan pasukan secara bermakna sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya secara total.

Di permukaan, ini terdengar seperti persyaratan keamanan yang tidak dapat ditawar. Namun, dalam praktiknya, hal ini menciptakan kondisi yang dapat ditunda tanpa batas waktu.

Siapa yang menentukan apa yang dikategorikan sebagai pelucutan senjata secara penuh? Siapa yang memverifikasinya?

Apa yang terjadi ketika Israel mengklaim bahwa senjata masih tersembunyi atau bahwa ancaman baru telah muncul? Jika jawaban atas setiap pertanyaan tersebut berada di tangan pemerintah Israel, penarikan pasukan menjadi bergantung pada standar yang hanya dapat ditentukan dan diubah oleh Israel sendiri.

Syarat yang tidak dapat diukur dan diverifikasi secara independen bukanlah sebuah persyaratan keamanan; syarat itu adalah jalan keluar politik untuk menghindar. Di tangan Netanyahu, pelucutan senjata bukan lagi menjadi salah satu komponen dari proses negosiasi, melainkan veto permanen terhadap proses itu sendiri.

Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih mendalam bukanlah apakah Hamas harus menyerahkan senjatanya. Setiap usulan pascaperang yang kredibel mengasumsikan bahwa Hamas tidak dapat tetap menjadi otoritas bersenjata yang independen.

Perjuangan yang sebenarnya adalah tentang siapa yang mengendalikan urutan langkah-langkahnya, dan dengan demikian, siapa yang mengendalikan proses transisi tersebut. Kerangka kerja Trump mengharuskan Israel menyerahkan sebagian kendali kepada struktur transisi internasional dan Palestina.

Posisi Netanyahu justru memberikan Israel kendali atas kapan wewenang militer mereka berakhir. Jika Israel sendiri yang menentukan kapan ancaman telah hilang, maka Israel sendiri yang menentukan kapan transisi dapat dimulai.

Hasilnya adalah kehadiran keamanan Israel yang tidak terbatas, yang dikemas dalam bahasa pelucutan senjata. Perbedaan kepentingan politik antara kedua tokoh ini membuat konfrontasi menjadi semakin tajam.